<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Foto : Istimewa<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1453,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-1450","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion-analysis","has-post-title","has-post-date","has-post-category","has-post-tag","has-post-comment","has-post-author",""],"builder_content":"
KITA selama ini mendiagnosis bahwa masalah anak di ruang digital ada pada gawainya, sehingga solusinya adalah menyita gawai. Padahal masalah utamanya adalah absennya pendampingan. Inilah pesan kegiatan bertema \"Peningkatan Literasi Digital Perspektif Islam: Santri Cakap Digital, Berakhlak Qurani, Membangun Negeri\" yang diadakan Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Pondok Pesantren Cendekia Amanah Depok, Jawa Barat pada Sabtu, 24 Oktober 2026 lalu.<\/p>
Pada forum tersebut Kepala Pusat Pengembangan Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Rizki Ameliah, S.S., M.Si. menjelaskan bahwa anak Indonesia merupakan pengguna internet paling aktif, namun literasinya paling rentan di antara negara lain. Mereka sudah menjadi warga digital penuh yang hidup 24 jam bersama algoritma, sementara orang tuanya masih menjadi turis digital yang gagap teknologi dan hanya tahu cara melarang.<\/p>
Peran Penting Keluarga<\/p>
Tanggung jawab tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya ke sekolah. Sekolah hanya mengawasi anak selama 6-7 jam dengan kurikulum yang terbatas, sementara ruang digital anak hidup 24 jam di rumah, di kamar, bahkan di genggamannya saat tidur. Sekolah tidak mungkin memantau direct message, komentar, dan konten For You Page anak. Karena itu benteng pertama dan utama tetaplah keluarga atau orangtua anak dengan segala peran idealnya.<\/p>
Pertama, dari penjaga fisik menjadi penjaga digital. Selama ini orang tua memastikan anak pulang dalam keadaan selamat secara fisik. Sekarang harus memastikan anak selesai berselancar dalam keadaan selamat secara mental. Caranya bukan dengan mengintip diam-diam dan menjadi mata-mata, tapi dengan ritual sederhana: ngobrol 15 menit setelah pulang sekolah. Tanyakan bukan hanya \"PR apa hari ini?\" tapi \"Kamu lihat apa hari ini di media sosial? Siapa yang chat kamu?\"<\/p>
Kedua, dari atasan menjadi sahabat. Pola asuh komando \"pokoknya nurut\" sudah tidak efektif di era digital yang penuh pilihan. Anak yang hanya diperintah akan patuh di depan, tapi liar di belakang layar. Anak butuh teman diskusi, bukan hakim yang langsung menghukum. Ketika orang tua mau mendengarkan tanpa menghakimi, anak akan menjadikan orang tua sebagai tempat pertama bercerita ketika melihat konten berbahaya.<\/p>
Ketiga, dari bangga memamerkan (sharenting) menjadi sadar jejak digital. Ini penyakit yang kerap kita pelihara: membagikan (sharing) foto anak secara berlebihan demi like dan validasi. Kita unggah foto anak lengkap dengan seragam, lokasi sekolah, dan aktivitas harian. Kita sendiri yang membuka pintu bagi predator digital. Padahal data pribadi anak adalah harta, bukan konten. Sekali bocor, ia tidak bisa ditarik kembali.<\/p>
Keempat, dari buta teknologi menjadi melek keamanan dasar. Banyak orang tua menuntut anak aman di internet, tapi kata sandi (password) WiFi rumahnya masih dipublikasi dan mudah dipantau: 12345678. Keamanan digital itu bukan hal canggih. Itu adalah disiplin dasar: kata sandi kuat dan berbeda, verifikasi dua langkah (two-factor authentication), jangan klik tautan (link) aneh, cek fakta sebelum berbagi (share), atur privasi akun menjadi privat.<\/p>
Kelima, dari pembatasan waktu layar (screen time) menjadi pendidikan adab. Selama ini kita hanya sibuk mengatur berapa lama online. Padahal yang lebih penting dari durasi adalah adabnya. Ajarkan anak bahwa internet punya etika: tidak semua hal perlu dikomentari, tidak semua chat harus dibalas, menghormati orang lain di kolom komentar adalah akhlak Qurani yang harus dijaga. Generasi semacam ini menjadi elemen asing tapi dibutuhkan di era ini.<\/p>
Di sinilah peran negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas (Tunggu Anak Siap) menjadi krusial. Aturan ini adalah koreksi terhadap anggapan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti media sosial, gim (game), dan aplikasi bebas tanpa tanggung jawab. Negara kini mewajibkan verifikasi usia, perlindungan data pribadi, pengawasan konten, serta transparansi dan akuntabilitas platform.<\/p>
Namun, regulasi secanggih apa pun akan lumpuh dan tak bernyawa tanpa eksekusi di level keluarga. PP Tunas memberikan kerangka hukum, tapi yang menghidupkannya adalah kita semua. Di sinilah pentingnya kolaborasi dan kesadaran kolektif kita semua. Pemerintah tidak bisa menjaga 80 juta anak sendirian. Butuh orang tua yang cakap, pesantren yang adaptif, dan masyarakat yang peduli untuk menjalankan aturan ini bersama-sama.<\/p>
Maka pekerjaan rumah (PR) terbesar KPRK MUI adalah menjadikan literasi digital sebagai kurikulum permanen keluarga dan pesantren yang hidup setiap hari. Bayangkan jika 38 jaringan provinsi KPRK MUI menjadi pusat edukasi digital berbasis Islam, yang mengajarkan anak dan santri bukan hanya cara membuat konten dakwah yang viral, tapi juga cara menyaring berita bohong (hoaks), menjaga privasi, melawan adiksi digital, dan memahami cara kerja algoritma yang sering menyesatkan.<\/p>
Tujuan akhirnya bukan membuat anak takut pada teknologi dan menjauhinya, melainkan membuat anak dan santri berkuasa atas teknologi dan mengendalikannya untuk kebaikan. Kita ingin melahirkan generasi yang cakap digital karena paham betul alatnya, dan berakhlak Qurani karena paham betul batasnya. Itulah generasi yang akan membangun sekaligus memimpin negeri ini dengan karya; bukan generasi yang dibangunkan, dibentuk, dan dikendalikan oleh algoritma viral yang nihil nilai dan adab. (*)<\/p>\n