dacnews

About dacnews

Posts by :

Transisi Kepemimpinan Kementerian Keuangan

15 September 2026

Purbaya Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan, Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Keputusan Prabowo?

dacnews Ekonomi, Indonesia, Politik APBN, Berita Ekonomi, Berita Nasional, Berita Politik, Ekonomi Indonesia, Istana Negara, Kabinet Merah Putih, Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, Pemerintahan Prabowo, Pergantian Menteri, Politik Indonesia, Prabowo Subianto, Purbaya Dicopot, Purbaya Yudhi Sadewa, Suahasil Nazara 0

JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan kembali menyita perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya.

Pergantian tersebut menjadi sorotan bukan hanya karena menyangkut salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan. Waktu dan rangkaian peristiwa menjelang berakhirnya masa jabatan Purbaya justru meninggalkan sejumlah pertanyaan.

Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026. Pelantikan itu sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Purbaya sebagai bendahara negara.

Namun hingga kini, pemerintah belum membeberkan secara terperinci alasan yang melatarbelakangi pergantian tersebut.

Situasi menjadi semakin menarik setelah Purbaya mengungkap bahwa dirinya mengetahui kabar pemberhentian ketika masih mengikuti kegiatan di parlemen.

Ia menerima sambungan telepon sebelum akhirnya meninggalkan kegiatan tersebut. Beberapa jam kemudian, Suahasil resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan.

Purbaya juga tidak menutupi kekecewaannya terhadap keputusan tersebut.

Namun di tengah situasi itu, terdapat satu pernyataan Purbaya yang justru menimbulkan tanda tanya baru.

Ia menegaskan tidak memiliki perbedaan kebijakan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Purbaya mengakui terdapat perbedaan pandangan dengan sejumlah pihak lain.

Ia bahkan mengisyaratkan bahwa terdapat keputusan yang belum lama diambilnya yang membuat dirinya sempat memperkirakan kemungkinan diberhentikan dari jabatan.

Namun keputusan apa yang dimaksud, serta dengan siapa sebenarnya perbedaan tersebut terjadi, belum dijelaskan secara terbuka.

Beberapa Hari Sebelumnya, Purbaya Rombak Ratusan Pejabat

Sorotan kemudian mengarah pada sejumlah kebijakan yang dilakukan Purbaya menjelang pergantian Menteri Keuangan.

Hanya beberapa hari sebelum dirinya diberhentikan, Purbaya melakukan perombakan terhadap ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Perubahan tersebut menyentuh sejumlah jenjang jabatan, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga pejabat fungsional.

Purbaya ketika itu menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari proses organisasi untuk membuat Kementerian Keuangan semakin adaptif dan efektif.

Namun selang beberapa hari setelah perombakan itu dilakukan, kursi Menteri Keuangan justru ikut berganti.

Kedekatan waktu antara dua peristiwa tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik.

Apakah perombakan tersebut memiliki hubungan dengan pergantian Menteri Keuangan?

Atau keduanya merupakan dua keputusan yang sama sekali tidak berkaitan?

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang menyatakan adanya hubungan langsung antara perombakan pejabat di Kementerian Keuangan dengan pemberhentian Purbaya.

Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, juga telah memberikan respons terkait kabar adanya persoalan di internal kementerian.

Suahasil menyebut kondisi internal Kementerian Keuangan dalam keadaan aman.

Meski demikian, pernyataan Purbaya setelah tidak lagi menjabat justru membuat teka-teki mengenai pergantian tersebut belum sepenuhnya berakhir.

Tidak Ada Perbedaan dengan Presiden?

Purbaya secara terbuka menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki perbedaan kebijakan dengan Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi menarik karena pergantian seorang Menteri Keuangan bukan merupakan keputusan kecil.

Menteri Keuangan memegang posisi penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kebijakan fiskal, penerimaan negara, pembiayaan, hingga pengelolaan utang pemerintah.

Keputusan yang diambil dari Kementerian Keuangan juga memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan pasar dan investor.

Karena itu, pergantian orang yang menduduki kursi Menteri Keuangan hampir selalu mendapat perhatian luas.

Kini tugas tersebut berada di tangan Suahasil Nazara.

Setelah dilantik, Suahasil menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara.

APBN diharapkan tetap mampu membiayai program prioritas pemerintah sekaligus menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.

Namun di luar agenda besar tersebut, pertanyaan mengenai alasan di balik berakhirnya masa jabatan Purbaya masih belum sepenuhnya terjawab.

Satu Kursi Berganti, Pertanyaan Belum Selesai

Secara konstitusional, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Presiden memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang dipercaya membantu menjalankan pemerintahan.

Namun rangkaian peristiwa menjelang pergantian Purbaya tetap menarik untuk dicermati.

Ada perombakan besar-besaran pejabat Kementerian Keuangan.

Ada kabar pemberhentian yang diterima secara mendadak di tengah kegiatan parlemen.

Ada pula pengakuan Purbaya bahwa dirinya tidak memiliki perbedaan kebijakan dengan Presiden, tetapi memiliki perbedaan dengan sejumlah pihak lain.

Belum lagi pernyataannya yang mengisyaratkan bahwa dirinya sudah memperkirakan kemungkinan pemberhentian setelah mengambil sebuah keputusan tertentu.

Potongan-potongan peristiwa tersebut hingga kini belum membentuk satu jawaban yang utuh.

Pemerintah juga belum menjelaskan secara rinci apakah pergantian Menteri Keuangan dilakukan semata sebagai penyegaran kabinet, berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi, atau terdapat pertimbangan lain.

Karena itulah satu pertanyaan masih menggantung:

Jika Purbaya mengaku tidak berbeda pandangan dengan Presiden, apa sebenarnya yang membuat dirinya harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan?

Apakah hanya bagian dari evaluasi biasa dalam kabinet?

Atau ada dinamika lain di balik kebijakan fiskal dan internal Kementerian Keuangan yang belum diketahui publik?

Untuk saat ini, kursi Menteri Keuangan telah memiliki penghuni baru.

Namun alasan lengkap di balik pergantian itu tampaknya belum berhenti menjadi tanda tanya.

DACNews akan terus mengikuti perkembangannya.

Oleh : Dani S.

1 September 2026

Bangkit di Old Trafford, Hattrick Bruno Fernandes Antar Manchester United Libas Ipswich 5-2

dacnews Olahraga BRUNO FERNANDES, MU 0

*Manchester United akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Sempat tertinggal, Setan Merah bangkit dan mengalahkan tim promosi Ipswich Town dengan skor meyakinkan 5-2.*

MANCHESTER — Manchester United berhasil memetik kemenangan pertamanya di Premier League musim 2026/2027 setelah menundukkan Ipswich Town 5-2 di Old Trafford, Minggu (30/8/2026).

Hasil tersebut menjadi respons positif setelah Manchester United mengawali musim dengan kekalahan 0-2 ketika bertandang ke markas Hull City pada pekan pertama. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Setan Merah tampil lebih agresif meskipun sempat mengalami kesulitan pada awal pertandingan.

Ipswich Town mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol pembuka dan membuat Manchester United tertinggal 0-1. Namun, tim tuan rumah mampu memperbaiki permainan dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sebelum turun minum.

Memasuki babak kedua, Manchester United tampil semakin dominan. Tekanan yang terus diberikan membuat pertahanan Ipswich kesulitan membendung serangan tuan rumah. Setan Merah akhirnya menambah empat gol, sementara tim tamu hanya mampu membalas satu kali.

Pertandingan pun berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan Manchester United.

## Bruno Fernandes Jadi Bintang

Bruno Fernandes menjadi sosok paling menonjol dalam kemenangan Manchester United. Kapten Setan Merah tersebut mencetak tiga gol dan memainkan peran penting dalam membangun serangan timnya.

Hattrick tersebut merupakan yang kedua bagi Fernandes di kompetisi Premier League bersama Manchester United. Penampilannya tidak hanya membantu tim meraih tiga poin, tetapi juga menunjukkan besarnya pengaruh sang gelandang di lini tengah dan depan.

Fernandes tampil sebagai penghubung permainan sekaligus sumber kreativitas Manchester United. Pergerakannya di sekitar kotak penalti, kemampuan membaca ruang, serta ketenangannya dalam menyelesaikan peluang membuat pertahanan Ipswich kerepotan sepanjang pertandingan.

Kemenangan besar ini juga menjadi modal penting bagi Manchester United untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah hasil mengecewakan pada laga pembuka.

## Ujian Konsistensi Masih Menanti

Meski kemenangan 5-2 patut diapresiasi, Manchester United masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Kebobolan dua gol dari tim promosi menunjukkan bahwa organisasi pertahanan mereka belum sepenuhnya solid.

Selain itu, satu kemenangan belum cukup untuk menempatkan Setan Merah sebagai kandidat terkuat juara Premier League. Konsistensi menghadapi berbagai lawan, kedalaman skuad, ketahanan para pemain sepanjang musim, serta kemampuan meraih poin dalam pertandingan besar akan menjadi faktor penentu.

Kemenangan atas Ipswich memberikan sinyal positif bahwa Manchester United memiliki kualitas untuk bangkit setelah mengalami tekanan. Ketajaman lini serang dan penampilan impresif Bruno Fernandes dapat menjadi fondasi penting dalam perjalanan mereka musim ini.

Namun, persaingan menuju gelar Premier League masih sangat panjang. Manchester United harus membuktikan bahwa kemenangan besar di Old Trafford bukan sekadar hasil sesaat.

Apakah Setan Merah layak disebut sebagai calon juara? Untuk saat ini, peluang tersebut tetap terbuka. Akan tetapi, jawabannya baru akan terlihat apabila Bruno Fernandes dan rekan-rekannya mampu mempertahankan performa serta meraih hasil positif secara konsisten dalam pertandingan-pertandingan berikutnya.

Oleh : REINHARD SIMANUNGKALIT

30 Agustus 2026

Bentuk Hukum di Muktamar NU ke-35, Gagasan Mengubah Paradigma: Dari Mencetak Tenaga Kerja Menjadi Menciptakan Lapangan Kerja

dacnews Indonesia Muktamar, NU 0

JOMBANG, 29 Agustus 2026 — Nahdlatul Ulama (NU) didorong tidak berhenti pada peran mencetak sumber daya manusia melalui pesantren dan lembaga pendidikan, tetapi mulai mengambil peran lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus membangun sistem perlindungan bagi pekerja. Gagasan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Harokah Lil Maslahah Wal ‘Adalah yang digelar di area Muktamar NU ke-35, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membumikan hasil Bahtsul Masail agar tidak berhenti pada rumusan keagamaan dan hukum, tetapi hadir sebagai gerakan nyata untuk menjawab persoalan masyarakat.

Persoalan ketenagakerjaan dinilai semakin penting karena pendidikan dan peningkatan kompetensi tidak dengan sendirinya menjamin tersedianya pekerjaan. Di tengah besarnya jumlah generasi muda dan alumni pesantren, NU dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja.

Ketua PW ISNU Sumatera Utara Prof. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum., mengatakan pesantren, perguruan tinggi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan dan jaringan warga NU merupakan potensi besar yang dapat dikonsolidasikan. “Setelah kita mendidik generasi muda, kita juga harus memikirkan di mana mereka bekerja. Jangan sampai NU hanya mencetak tenaga kerja, tetapi tidak ikut menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.

Menurut Prof. Arif, langkah tersebut membutuhkan keberanian untuk memperluas gerakan ekonomi NU ke berbagai sektor produktif. Pertanian, bisnis, industri, teknologi hingga ekonomi kreatif dapat menjadi ruang baru bagi pengembangan usaha sekaligus penciptaan pekerjaan. Dengan kekuatan jaringan yang dimiliki, NU dinilai tidak semestinya hanya menjadi pemasok tenaga kerja bagi pasar, tetapi juga mampu tampil sebagai pelaku ekonomi yang menciptakan kesempatan kerja bagi warganya sendiri, terutama generasi muda dan alumni pesantren.

Namun, penciptaan lapangan kerja tidak boleh dipisahkan dari persoalan perlindungan pekerja. Prof. Arif menegaskan bahwa ekosistem kerja yang dibangun harus mampu melahirkan tenaga kerja yang kompetitif sekaligus memberikan rasa aman dan penghormatan terhadap martabat manusia.

“Yang kita bangun bukan hanya lapangan kerja, tetapi ekosistem kerja yang melahirkan tenaga kerja berkualitas, kompetitif, bermartabat dan bahagia,” katanya. Perlindungan itu, lanjut dia, mencakup keselamatan fisik, penghasilan yang layak, kepastian hukum, lingkungan kerja yang sehat, perlakuan yang adil serta penghormatan terhadap hak-hak pekerja. “Tenaga kerja tidak cukup dilindungi hak ekonominya. Hak kemartabatan dan kebahagiaannya juga harus dijamin,” ujarnya.

Persoalan tersebut kemudian dilihat dari perspektif Islam dan hukum. Wasekjen MUI Pusat Dr. KH. Arif Fakhruddin, MA., menguraikan hubungan Islam, kemaslahatan dan keadilan dalam dunia ketenagakerjaan. Bekerja, dalam perspektif tersebut, tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga sebagai ibadah dan amal saleh ketika dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Karena itu, hubungan kerja harus dibangun dengan prinsip keadilan, kemaslahatan serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Pada sisi lain, Ketua LBH PP GP Ansor H. Dendy Zubairil Fiqsa, SH., MH., menekankan pentingnya advokasi hukum bagi kaum mustadh’afin agar pekerja tidak kehilangan hak ketika berhadapan dengan persoalan ketenagakerjaan dan memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang adil.

Founder Bentuk Hukum Hary Sanjaya Siregar, MH., sebagai narasumber pengantar sekaligus inisiator FGD, menempatkan forum tersebut sebagai bagian dari upaya membawa hasil Bahtsul Masail ke ruang praksis.

Menurut Hary, pembahasan mengenai kemaslahatan dan keadilan perlu diterjemahkan menjadi gerakan yang dapat menjawab persoalan konkret di tengah masyarakat, termasuk persoalan pekerja yang rentan terhadap pelanggaran hak. Pertemuan antara perspektif keislaman, hukum dan gerakan sosial, kata dia, penting untuk memastikan gagasan perlindungan pekerja memiliki pijakan yang kuat sekaligus dapat diterapkan secara nyata.

FGD Harokah Lil Maslahah Wal ‘Adalah pada akhirnya menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari agenda besar pembangunan warga NU. Tantangannya bukan hanya bagaimana melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi, tetapi juga bagaimana memastikan mereka memiliki ruang untuk bekerja, berkembang dan memperoleh perlindungan.

Karena itu, arah perubahan yang ditawarkan dalam forum tersebut cukup jelas: NU tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi ikut menciptakan lapangan kerja; tidak sekadar membangun produktivitas, tetapi membangun ekosistem kerja; dan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pekerja tetap menjadi manusia yang terlindungi, dihormati dan bermartabat.

Oleh : Hari Sanjaya Siregar

25 Agustus 2026

KH YUSUF: JANGAN PILIH PEMIMPIN NU HANYA KARENA KUAT DUKUNGAN

dacnews Indonesia Cirebon, Muktamar, NU, Pemimpin 0

CIREBON — Wakil Rais PCNU Kota Cirebon, KH Yusuf, SE, mengingatkan para Muktamirin agar menjadikan akhlak, keilmuan, integritas, kapasitas, dan keteladanan sebagai pertimbangan utama dalam memilih kepemimpinan Nahdlatul Ulama.

Pesan tersebut disampaikan KH Yusuf dalam pernyataan sikap Forum Masyayikh Advokasi Tradisi NU Kota Cirebon (FORMAT NU Kota Cirebon) di Pondok Pesantren Benda Kerep, Kota Cirebon, Selasa (25/8/2026).

Menurut KH Yusuf, kepemimpinan NU merupakan amanah yang sangat besar. Karena itu, pemimpin tidak semestinya dipilih hanya berdasarkan kekuatan dukungan atau kepentingan kelompok.

“Yang kita cari bukan sekadar siapa yang paling banyak pendukungnya, tetapi siapa yang paling layak memikul amanah dan membawa kemaslahatan bagi NU,” ujarnya.

Ia kemudian mengingatkan hadis Rasulullah SAW:

مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ، وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ

“Barang siapa mengangkat seseorang dalam suatu kelompok, sementara di dalam kelompok tersebut terdapat orang yang lebih diridai Allah daripadanya, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum Mukminin.”

Menurut KH Yusuf, pesan tersebut harus menjadi renungan dalam menentukan kepemimpinan NU.

“Akhlak kiai harus menjadi ukuran. Keilmuan harus menjadi ukuran. Integritas dan kemampuan juga harus menjadi ukuran. Jangan sampai kepentingan kelompok membuat kita mengabaikan orang yang sebenarnya lebih layak,” tegasnya.

Juru Bicara FORMAT NU Kota Cirebon, Roqiyul Ma’arif Syam, mengatakan poin tersebut merupakan salah satu substansi penting dalam merespons seruan para kiai sepuh NU.

“Seruan KH Ma’ruf Amin bersama para kiai sepuh pada 20 Agustus lalu di Gedung PBNU seyogyanya tidak hanya menjadi seruan, tetapi harus dikawal sampai ke bawah,” ujar Roqiyul.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Benda Kerep, Kota Cirebon.

Oleh : Roqiyul Ma’arif Syam

*Penulis merupakan Wakil Katib Syuriyah PCINU United Kingdom

25 Agustus 2026

KH MIFTAH FAQIH: MUKTAMAR NU HARUS KEMBALI PADA RUH MUSYAWARAH

dacnews Indonesia Cirebon, Muktamar, NU, Pemimpin 0

CIREBON — Forum Masyayikh Advokasi Tradisi NU Kota Cirebon (FORMAT NU Kota Cirebon) menyerukan agar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dikembalikan pada ruh utama jam’iyyah, yakni musyawarah, amanah, dan kemaslahatan bersama.

Seruan tersebut disampaikan Rais Syuriyah PCNU Kota Cirebon, Dr. (HC) KH. Miftah Faqih, dalam pernyataan sikap FORMAT NU Kota Cirebon di Pondok Pesantren Benda Kerep, Kota Cirebon, Selasa (25/8/2026).

Menurut KH Miftah, Muktamar merupakan forum tertinggi NU yang harus dijaga dari kepentingan-kepentingan sesaat.

“Muktamar adalah forum musyawarah. Karena itu, seluruh prosesnya harus mengedepankan kejujuran, amanah, adab, dan kepentingan jam’iyyah, bukan kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.

Ia menilai perbedaan pilihan dalam Muktamar merupakan sesuatu yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghilangkan tradisi musyawarah dan persaudaraan di kalangan Nahdliyin.

FORMAT NU Kota Cirebon juga menyatakan dukungannya terhadap seruan para kiai sepuh NU yang dipimpin KH Ma’ruf Amin pada Kamis (20/8/2026) di Gedung PBNU.

Juru Bicara FORMAT NU Kota Cirebon, Roqiyul Ma’arif Syam, mengatakan pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk respons sekaligus upaya mengawal seruan para kiai sepuh agar tidak berhenti sebagai seruan moral semata.

“Seruan para kiai sepuh seyogyanya tidak hanya disuarakan, tetapi juga dikawal oleh para ulama, kiai, pengurus NU hingga ke akar rumput di ranting-ranting,” kata Roqiyul, yang juga Wakil Sekretaris PCNU Kota Cirebon.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Benda Kerep.

Menurut Roqiyul, Muktamar yang bermartabat harus dimulai dari proses yang bermartabat pula.

Oleh : Roqiyul Ma’arif Syam

*Penulis merupakan Wakil Katib Syuriyah PCINU United Kingdom

25 Agustus 2026

FORMAT NU Kota Cirebon Ingatkan Pemimpin NU Harus Dipilih karena Kelayakan dan Akhlak

dacnews Indonesia Cirebon, Muktamar, NU, Pemimpin 0

CIREBON — Forum Masyayikh Advokasi Tradisi NU Kota Cirebon (FORMAT NU Kota Cirebon) mengingatkan seluruh Muktamirin agar menempatkan akhlak, keilmuan, integritas, keteladanan, dan kapasitas sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kepemimpinan Nahdlatul Ulama.

Pesan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap FORMAT NU Kota Cirebon menjelang Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Benda Kerep, Kota Cirebon, Selasa, 25 Agustus 2026.

Forum tersebut digelar bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan dihadiri sejumlah ulama PCNU Kota Cirebon.

Juru Bicara FORMAT NU Kota Cirebon, Roqiyul Ma’arif Syam, mengatakan kepemimpinan NU merupakan amanah yang tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan kekuatan dukungan atau kepentingan kelompok.

“Memilih pemimpin NU bukan sekadar memilih siapa yang paling kuat dukungannya, tetapi siapa yang paling mampu memikul amanah dan paling besar kemaslahatannya bagi jam’iyyah,” ujar Roqiyul.

Ia juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW:

Menurut Roqiyul, pesan hadis tersebut relevan dengan proses pemilihan kepemimpinan NU.

“Akhlak, keilmuan, integritas, keteladanan, dan kapasitas harus menjadi ukuran utama. Jangan sampai kepentingan kelompok mengalahkan kewajiban memilih orang yang paling layak,” katanya.

Karena itu, FORMAT NU Kota Cirebon juga menekankan pentingnya menjaga marwah para kiai dalam seluruh proses Muktamar.

Pernyataan sikap ini, kata Roqiyul, merupakan respons terhadap seruan para kiai sepuh NU yang dipimpin KH Ma’ruf Amin pada Kamis, 20 Agustus 2026, di Gedung PBNU.

“Seruan para kiai sepuh harus dikawal secara bersama-sama, bukan hanya didengar. Ulama, kiai, pengurus NU sampai tingkat ranting harus ikut memastikan nilai-nilai tersebut benar-benar dijalankan,” ujarnya.

Oleh : Roqiyul Ma’arif Syam

*Penulis merupakan Wakil Katib Syuriyah PCINU United Kingdom

6 Agustus 2026

Membangun Nahdlatul Ulama berdasarkan Bashiroh, bukan Bisyaroh

dacnews Opini Harokah, KH. Ma'ruf Amin, Nahdliyah, NU 0

Di antara kalimat pembuka yang paling mengesankan dalam sambutan KH. Ma’ruf Amin pada acara peluncuran buku Fikrah, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam Perspektif KH. Ma’ruf Amin ialah ungkapan di atas. Sebuah kalimat yang singkat, tetapi mengandung kedalaman makna. Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan hadirin, bahkan diiringi gelak tawa. Barangkali karena permainan katanya yang cerdas. Namun, di balik kesan ringan tersebut, tersimpan kritik moral sekaligus pesan strategis mengenai arah pembangunan Nahdlatul Ulama di masa depan.

Bagi saya, kalimat tersebut bukan sekadar permainan diksi antara bashiroh dan bisyaroh. Ia merupakan ajakan untuk mengembalikan orientasi perjuangan NU kepada fondasi yang telah diwariskan para masyayikh: membangun jam’iyyah berdasarkan kejernihan pandangan, keluasan ilmu, kedalaman spiritualitas, dan ketulusan pengabdian.

Dalam tradisi Islam, bashiroh berarti pandangan batin yang jernih, kemampuan melihat hakikat persoalan dengan cahaya ilmu dan petunjuk Allah SWT. Al-Qur’an menggunakan istilah ini untuk menggambarkan jalan dakwah yang dilandasi keyakinan dan kesadaran yang mendalam. Seorang yang memiliki bashiroh tidak hanya memahami teks, tetapi juga mampu membaca konteks; tidak hanya mempertimbangkan keuntungan sesaat, tetapi juga kemaslahatan jangka panjang; tidak hanya berpikir tentang kepentingan pribadi, melainkan tentang keberlanjutan umat.

Tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama sesungguhnya dibangun di atas fondasi semacam ini. Para pendiri NU seperti Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Chasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan para ulama lainnya membangun organisasi bukan karena dorongan kepentingan pragmatis, melainkan karena panggilan agama. Mereka menjadikan ilmu sebagai dasar keputusan, musyawarah sebagai metode, serta kemaslahatan umat sebagai tujuan utama.

Karena itu, ketika KH. Ma’ruf Amin mengingatkan pentingnya membangun NU dengan bashiroh, beliau sejatinya sedang mengingatkan kembali jati diri Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ulama. Sebuah organisasi yang kekuatannya bukan semata-mata pada jumlah pengikut, besarnya aset, atau luasnya jaringan politik, melainkan pada otoritas moral dan intelektual yang lahir dari tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah.

Sebaliknya, istilah bisyaroh dalam kalimat tersebut tampaknya digunakan sebagai permainan bahasa untuk menggambarkan orientasi yang bergeser dari pengabdian menuju kepentingan material. Dalam tradisi pesantren, bisyaroh memang lazim dimaknai sebagai honor atau bentuk penghargaan atas suatu tugas keagamaan. Pada dirinya sendiri, tentu tidak ada yang salah dengan bisyaroh. Memberikan penghargaan kepada para guru, dai, atau pengurus merupakan sesuatu yang wajar dan bahkan dianjurkan.

Namun, refleksi yang dapat ditarik dari ungkapan KH. Ma’ruf Amin adalah bahwa persoalan muncul apabila orientasi pengabdian bergeser. Ketika seseorang berjuang bukan lagi karena nilai, melainkan semata-mata karena imbalan; ketika amanah dipandang sebagai sumber keuntungan, bukan sebagai tanggung jawab; atau ketika jabatan lebih diperebutkan karena manfaat pribadi daripada ruang untuk melayani umat. Dalam konteks seperti itulah, bashiroh mulai tergeser oleh cara berpikir yang lebih pragmatis.

Tentu saja, pembacaan ini merupakan refleksi penulis atas pesan yang disampaikan KH. Ma’ruf Amin. Pesan tersebut dapat dimaknai secara lebih luas sebagai ajakan untuk terus menjaga kemurnian niat dalam mengelola organisasi sebesar Nahdlatul Ulama.

Momentum peluncuran buku Fikrah, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah menjadi semakin penting karena berlangsung menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Muktamar bukan sekadar agenda memilih pemimpin baru, melainkan forum untuk menentukan arah perjalanan organisasi beberapa tahun ke depan. Pada momentum seperti ini, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukan hanya siapa yang akan memimpin NU, tetapi juga paradigma apa yang akan menjadi dasar kepemimpinannya.

Apakah NU akan terus dipimpin dengan bashiroh—yakni kepemimpinan yang berakar pada ilmu, hikmah, akhlak, dan kemaslahatan—atau justru semakin terseret pada logika pragmatis yang menjadikan jabatan sebagai tujuan? Pertanyaan inilah yang tampaknya ingin disodorkan KH. Ma’ruf Amin kepada seluruh warga Nahdliyin.

Pada akhirnya, kekuatan Nahdlatul Ulama tidak pernah lahir dari kelimpahan sumber daya material semata. Sejarah menunjukkan bahwa NU mampu bertahan lebih dari satu abad justru karena memiliki modal sosial yang dibangun di atas keikhlasan para ulama, tradisi keilmuan pesantren, serta budaya khidmah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua itu merupakan buah dari bashiroh.

Karena itu, pesan KH. Ma’ruf Amin layak dijadikan renungan bersama. Di tengah berbagai tantangan organisasi yang semakin kompleks, NU membutuhkan lebih banyak pemimpin yang memiliki kejernihan pandangan daripada sekadar kemampuan membangun popularitas. Organisasi ini memerlukan lebih banyak kader yang siap mengabdi daripada mereka yang sibuk menghitung keuntungan pribadi.

Sebab, sebagaimana diingatkan oleh KH. Ma’ruf Amin, Nahdlatul Ulama hanya akan tetap menjadi rumah besar umat apabila terus dibangun di atas bashiroh—kejernihan ilmu, ketulusan niat, dan kebijaksanaan para ulama—bukan semata-mata oleh pertimbangan yang bersifat pragmatis. Di situlah letak kekuatan sejati NU sejak didirikan para muassis hingga hari ini.

Oleh : Roqiyul Maarif Syam
*Penulis merupakan Wakil Katib Syuriyah PCINU United Kingdom

4 Agustus 2026

KH Ma’ruf Amin Luncurkan Buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdhiyyah Jelang Muktamar ke-35 NU

dacnews Indonesia KH. Ma'ruf Amin, Muktamar, NU 0

JAKARTA – Menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), KH Ma’ruf Amin dijadwalkan meluncurkan buku berjudul Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdhiyyah dalam Perspektif KH Ma’ruf Amin pada Rabu (5/8/2026) malam di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Peluncuran buku yang berlangsung hanya beberapa pekan sebelum Muktamar NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 itu dinilai memiliki makna strategis. Di tengah momentum penentuan arah kepemimpinan NU lima tahun ke depan, buku tersebut menawarkan pandangan mendasar mengenai fondasi pemikiran, metode, dan arah gerakan Nahdlatul Ulama.

Buku setebal lebih dari 600 halaman itu ditulis oleh Hj. Siti Haniatunnisa dan H. Muhammad Zainal Arifin. Karya tersebut merangkum pemikiran KH Ma’ruf Amin mengenai tiga pilar utama NU, yakni fikroh (cara berpikir), manhaj (metode), dan harakah (gerakan), yang menurutnya menjadi landasan utama dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

Dalam pengantarnya, KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa NU tidak dapat dipahami hanya sebagai organisasi formal dengan struktur administratif semata. Menurutnya, NU merupakan sebuah sistem yang hidup dan memiliki arah perjuangan yang harus terus dijaga.

Pandangan tersebut selaras dengan pesan yang pernah ia sampaikan dalam pertemuan para masyayikh di Bangkalan, Madura, pada 23 Juni 2026. Saat itu, ia mengingatkan agar NU tidak berjalan tanpa arah, bimbingan, maupun pedoman yang jelas.

Buku ini juga mendokumentasikan perjalanan intelektual KH Ma’ruf Amin selama lebih dari lima dekade mengabdi di lingkungan NU. Ia dikenal sebagai salah satu perumus Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992 serta memiliki reputasi kuat dalam forum Bahtsul Masail.

Dalam buku tersebut, KH Ma’ruf kembali menekankan pentingnya menjaga khittah NU, yakni garis perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri organisasi. Menurutnya, khittah harus dipahami melalui pemikiran, tindakan, langkah perjuangan, hingga cara para muassis menyikapi berbagai persoalan umat.

Peluncuran buku ini juga berlangsung di tengah sejumlah momentum penting lainnya. Selain bertepatan dengan usia ke-51 Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diperingati pada 26 Juli 2026, Indonesia juga akan memasuki peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 pada 17 Agustus 2026, sebelum akhirnya NU menggelar Muktamar ke-35 pada akhir bulan.

Menurut penulisnya, buku tersebut lahir dari keprihatinan bahwa praktik keberagamaan masyarakat sering kali kuat dalam aspek amaliah dan tradisi, namun belum selalu disertai pemahaman yang utuh mengenai fikroh, manhaj, serta orientasi gerakan Nahdlatul Ulama.

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus Mustasyar PBNU, KH Anwar Manshur, dalam kata pengantarnya mengutip pesan klasik, “Jaddū al-safīnata fa-inna al-bahra ’amīq” yang berarti, “Perbaruilah perahu kalian, karena lautan itu dalam.” Pesan tersebut menjadi pengingat pentingnya pembaruan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar organisasi.

Buku ini juga menjelaskan konsep gerakan Nahdhiyyah yang dijalankan melalui tiga fungsi utama, yaitu himayah (menjaga), islah (memperbaiki), dan taqwiyah (menguatkan). Ketiga fungsi tersebut diterapkan dalam bidang keagamaan, kebangsaan, dan ekonomi.

Pada aspek ekonomi, KH Ma’ruf mengulas sejarah berdirinya Nahdlatut Tujjar pada 1918 yang digagas KH Abdul Wahab Hasbullah, serta perkembangan Gerakan Koin NU yang berawal dari Kabupaten Sragen hingga kini berkembang secara nasional sebagai instrumen penguatan ekonomi warga Nahdliyin.

Di bagian penutup, buku ini mengajak warga NU untuk berorganisasi ’ala bashirah, yakni berlandaskan pemahaman, keyakinan, dan argumentasi yang kuat, bukan semata-mata karena faktor keturunan atau kebiasaan. Melalui gagasan tersebut, KH Ma’ruf Amin menawarkan arah agar NU mampu bertransformasi dari organisasi yang besar secara kuantitas menjadi semakin unggul dalam kualitas memasuki abad keduanya.

Peluncuran buku ini dijadwalkan dihadiri sejumlah ulama, kiai sepuh, akademisi, serta tokoh-tokoh NU, termasuk beberapa anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), forum yang memiliki peran penting dalam proses penentuan kepemimpinan NU pada Muktamar ke-35 mendatang.

Oleh : Roqiyul Ma’arif Syam

*Penulis merupakan Wakil Katib Syuriyah PCINU United Kingdom

1 Agustus 2026

Merumuskan Formula Ar-Rujū’ ilā al-Aṣlaḥ: Muktamar (Iṣlāḥ) NU ke-35 sebagai Jalan Kembali kepada Kepemimpinan Terbaik

dacnews Opini Muktamar, NU 0

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 merupakan salah satu momentum paling menentukan dalam sejarah organisasi Islam terbesar di dunia ini. Di forum permusyawaratan tertinggi itulah warga Nahdliyin tidak hanya memilih kepemimpinan baru, tetapi juga menentukan arah perjalanan jam’iyyah untuk lima tahun mendatang.

Menjelang pelaksanaan Muktamar, berbagai nama mulai mengemuka sebagai kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Petahana KH. Yahya Cholil Staquf telah menyatakan kesiapannya untuk kembali maju. Di samping itu, sejumlah nama lain juga ramai diperbincangkan, antara lain KH. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), KH. Zulfa Musthofa, KH. Abdussalam Shohib (Gus Salam), KH. Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Mohammad Nuh, hingga Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Nama-nama tersebut muncul dalam berbagai pemberitaan maupun pemetaan kandidat yang dilakukan sejumlah lembaga.

Banyaknya figur yang muncul tentu memberi harapan akan lahirnya kepemimpinan yang berkualitas. Masing-masing memiliki rekam jejak, jaringan, dan kapasitas yang layak diperhitungkan. Namun, bagi penulis, Muktamar ke-35 seharusnya tidak semata-mata dipahami sebagai arena kompetisi kepemimpinan. Yang lebih penting, Muktamar ini harus dimaknai sebagai Muktamar Iṣlāḥ—muktamar rekonsiliasi dan pembenahan organisasi.

Pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun terakhir NU mengalami dinamika internal yang cukup tajam. Polarisasi yang sering disederhanakan sebagai pertarungan antara “kubu Kramat Raya” dan “kubu Sultan” telah meninggalkan residu ketegangan di kalangan warga Nahdliyin. Meskipun para masyayikh telah memfasilitasi proses ishlah di Pondok Pesantren Lirboyo, yang menjadi langkah sangat penting dalam meredakan konflik, berbagai gesekan sosial maupun politik masih terasa di tingkat akar rumput. Dalam kondisi demikian, NU membutuhkan bukan sekadar pemimpin baru, melainkan kepemimpinan yang mampu menyatukan kembali seluruh elemen jam’iyyah.

Dalam konteks itulah penulis mengajukan sebuah formula sederhana: Ar-Rujū’ ilā al-Aṣlaḥ—kembali kepada yang lebih baik, atau bahkan yang terbaik.

Inspirasi konsep ini berangkat dari dawuh Romo KH. Nurul Huda Jazuli, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, yang pernah menyampaikan, “Sebaiknya PBNU dikembalikan saja kepada Kiai Said.” Kalimat yang singkat tersebut sesungguhnya menyimpan pesan yang sangat mendalam. Yang dimaksud tentu bukan nostalgia romantik terhadap masa lalu, melainkan ajakan untuk kembali kepada model kepemimpinan yang telah terbukti menghadirkan kemajuan organisasi.

Sebagai seorang Nahdliyin yang aktif dalam kepengurusan badan otonom, lembaga, maupun PCNU, penulis merasakan secara langsung haibah PBNU pada era kepemimpinan KH. Said Aqil Siradj. Pada masa itulah gagasan Islam Nusantara berkembang menjadi gerakan intelektual sekaligus diplomasi peradaban yang diperbincangkan secara luas di tingkat nasional maupun internasional. Islam Nusantara bukan sekadar slogan, tetapi menjadi jihad epistemologis NU dalam menawarkan wajah Islam yang ramah, moderat, dan berakar pada tradisi pesantren.

Di bawah kepemimpinan beliau pula, pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di berbagai daerah memperoleh momentum yang kuat. NU semakin percaya diri memasuki dunia pendidikan tinggi, memperluas pengaruh intelektualnya, dan membangun infrastruktur keilmuan bagi generasi Nahdliyin. Pada saat yang sama, PBNU juga menunjukkan ketegasan dalam menjaga fikrah, harakah, dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah ketika berhadapan dengan berbagai bentuk ekstremisme dan intoleransi.

Apabila konsep Ar-Rujū’ ilā al-Aṣlaḥ dimaknai sebagai kembalinya KH. Said Aqil Siradj pada posisi Ketua Umum PBNU, maka pertanyaan berikutnya adalah: siapa figur yang layak mendampingi beliau sebagai Rais Aam?

Jawaban atas pertanyaan tersebut sesungguhnya tidak terlalu sulit. Sejarah telah memberikan preseden yang jelas. Pada periode kepemimpinan KH. Said Aqil Siradj, figur Rais Aam yang mampu menghadirkan keseimbangan moral, keilmuan, sekaligus kewibawaan adalah KH. Ma’ruf Amin.

Sinergi antara KH. Ma’ruf Amin dan KH. Said Aqil Siradj menunjukkan harmoni yang produktif antara kepemimpinan syuriyah dan tanfidziyah. Dalam perspektif siyāsah kiai, keduanya saling melengkapi. KH. Ma’ruf Amin menghadirkan legitimasi keulamaan yang kuat, sementara KH. Said Aqil Siradj menjalankan kepemimpinan eksekutif yang progresif, komunikatif, dan mampu membawa NU memainkan peran strategis di tingkat nasional maupun global.

Tentu usulan ini akan memunculkan pertanyaan yang lebih besar: mungkinkah? Jawabannya bergantung pada satu hal, yaitu mekanisme politik Muktamar itu sendiri.

Di sinilah pentingnya memperkuat kembali kewenangan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam proses seleksi calon Ketua Umum PBNU. Banyak pakar tata kelola organisasi NU telah mengemukakan bahwa mekanisme AHWA merupakan instrumen paling efektif untuk memastikan proses kaderisasi berlangsung berdasarkan kualitas keilmuan, kepemimpinan, dan integritas, bukan semata-mata kemampuan menggalang dukungan politik. Penguatan peran AHWA juga dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalkan praktik politik uang, mobilisasi dukungan struktural, maupun kompetisi yang berlebihan di antara pemilik suara.

NU adalah organisasi ulama. Karena itu, mekanisme pemilihan pemimpinnya semestinya lebih menonjolkan hikmah, musyawarah, dan pertimbangan kemaslahatan dibanding logika kontestasi politik semata.

Pada akhirnya, gagasan Ar-Rujū’ ilā al-Aṣlaḥ hanyalah sebuah usulan dari seorang Nahdliyin akar rumput—seorang santri yang mendambakan PBNU kembali menjadi rumah besar yang teduh bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama. Apakah formula ini dapat terwujud tentu bergantung pada kesediaan KH. Said Aqil Siradj dan KH. Ma’ruf Amin sendiri, serta pada kebesaran hati para muktamirin untuk menempatkan kepentingan jam’iyyah di atas kepentingan kelompok.

Boleh jadi, Muktamar ke-35 tidak dikenang sebagai muktamar yang melahirkan pemimpin baru semata. Ia dapat tercatat dalam sejarah sebagai Muktamar Iṣlāḥ—muktamar yang mengakhiri fragmentasi, memulihkan persaudaraan, dan mengembalikan NU kepada format kepemimpinan terbaik yang pernah terbukti mengantarkan jam’iyyah ini tampil berwibawa, berpengaruh, dan menjadi perekat umat serta bangsa. Wallahua’lam bis shawwab

Oleh : Roqiyul Ma’arif Syam

*Penulis merupakan Wakil Katib Syuriyah PCINU United Kingdom. Tulisan ini hanya mewakili opini penulis semata.

Catatan redaksional: Esai ini memuat usulan normatif dan opini penulis. Bagian mengenai figur yang dianggap ideal merupakan pandangan pribadi penulis, bukan fakta yang telah diputuskan oleh mekanisme resmi Nahdlatul Ulama. Nama-nama kandidat yang disebut mengacu pada figur yang beredar dalam pemberitaan publik menjelang Muktamar ke-35

31 Juli 2026

KH. Ma’ruf Amin Serukan Gencatan Senjata Saudi-Houthi, Tawarkan “Jembatan Dialog Empat Pilar” untuk Redakan Konflik Timur Tengah

dacnews Berita Internasional, Indonesia, Politik Empatpilar, Gencatan Senjata, Saudi, Timur Tengah 0

JAKARTA, DAC News — Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, menyampaikan keprihatinannya atas memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya eskalasi konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman yang terjadi di kawasan strategis Bab el-Mandeb. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, KH. Ma’ruf Amin mengajak seluruh pihak untuk segera menghentikan kekerasan dan mengedepankan dialog sebagai jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan.

Menurut KH. Ma’ruf Amin, pertikaian yang melibatkan sesama bangsa dan negara Muslim bukan hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di wilayah konflik, tetapi juga membawa konsekuensi yang jauh lebih luas terhadap stabilitas kawasan maupun dunia. Ia menilai eskalasi tersebut berpotensi mengganggu sektor ekonomi, politik, hingga kondisi psikologis umat Islam secara global, termasuk memberikan dampak terhadap Indonesia.

“Saya merasa sedih dan prihatin melihat perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas,” tulis KH. Ma’ruf Amin dalam pernyataannya.

Ia menegaskan bahwa konflik bersenjata tidak pernah menjadi solusi jangka panjang. Sebaliknya, peperangan hanya memperdalam luka kemanusiaan, memperbesar ketidakpercayaan antarpihak, serta mengancam keamanan jalur perdagangan internasional yang menjadi urat nadi perekonomian dunia.

Atas dasar itu, KH. Ma’ruf Amin mengetuk hati nurani para pemimpin Arab Saudi maupun kelompok Houthi di Yaman agar segera menghentikan aksi saling serang dan memilih jalan damai. Menurutnya, sebagai sesama Muslim, darah, nyawa, dan kehormatan manusia merupakan sesuatu yang suci dan harus dijaga bersama.

Sebagai kontribusi pemikiran dalam mendorong penyelesaian konflik, KH. Ma’ruf Amin menawarkan sebuah gagasan yang ia sebut sebagai “Jembatan Dialog Empat Pilar”. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi jalan tengah yang mampu membuka ruang perdamaian secara bertahap dan berkelanjutan.

Pilar pertama yang diusulkan adalah gencatan senjata kemanusiaan sesegera mungkin. Ia menilai penghentian seluruh operasi militer di kawasan Bab el-Mandeb dan wilayah sekitarnya merupakan langkah paling mendesak untuk mencegah memburuknya krisis kemanusiaan. Selain melindungi masyarakat sipil, penghentian pertempuran juga dinilai penting untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional yang memiliki peran strategis bagi perdagangan global.

Menurutnya, semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula risiko gangguan terhadap distribusi logistik dunia, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan ekonomi internasional.

Pilar kedua adalah mengaktifkan kembali poros dialog internal umat Islam dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini, KH. Ma’ruf Amin mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersama para ulama dan tokoh Muslim dunia mengambil peran lebih aktif sebagai mediator yang netral.

Ia berpandangan bahwa penyelesaian konflik antarsesama umat Islam seharusnya dilakukan melalui mekanisme dialog yang dibangun atas dasar persaudaraan dan saling menghormati, bukan dengan memperbesar ruang bagi intervensi pihak luar yang justru berpotensi memperumit situasi.

“Penyelesaian konflik harus mengedepankan semangat persaudaraan Islam,” demikian substansi pesan yang disampaikan KH. Ma’ruf Amin.

Selanjutnya, pilar ketiga adalah rekonsiliasi berbasis inklusivitas politik. Menurutnya, seluruh pihak yang bertikai perlu duduk bersama untuk menyusun peta jalan (roadmap) perdamaian yang dapat diterima semua pihak.

Rekonsiliasi tersebut harus dibangun di atas prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing, mengedepankan dialog politik yang inklusif, serta menciptakan tata kelola keamanan kawasan yang mampu menjamin stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menghilangkan akar persoalan yang selama ini menjadi pemicu ketegangan.

Adapun pilar keempat adalah jaminan keamanan jalur logistik internasional. KH. Ma’ruf Amin mengusulkan agar seluruh pihak menyepakati pembentukan zona bebas konflik di kawasan Selat Bab el-Mandeb sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kepentingan kemanusiaan dan stabilitas ekonomi global.

Ia menilai keamanan jalur tersebut tidak hanya menjadi kepentingan negara-negara yang berkonflik, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat internasional mengingat Bab el-Mandeb merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.

Melalui gagasan tersebut, KH. Ma’ruf Amin berharap ruang dialog dapat kembali dibuka dan menjadi fondasi bagi terciptanya perdamaian yang adil serta berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan hanya akan memperbesar penderitaan masyarakat sipil dan memperlebar dampak negatif terhadap dunia Islam maupun masyarakat internasional.

Di akhir pesannya, KH. Ma’ruf Amin kembali mengajak seluruh pemimpin dan pihak yang terlibat untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan perdamaian. Menurutnya, penyelesaian melalui dialog merupakan pilihan yang lebih bermartabat dibandingkan mempertahankan konflik yang terus menelan korban dan mengancam stabilitas kawasan maupun dunia.

Ditulis Oleh : Maghris Syam

1 2

Cari

dacnews

About dacnews

Posts by :

Beberapa Hari Sebelumnya, Purbaya Rombak Ratusan Pejabat

Tidak Ada Perbedaan dengan Presiden?

Satu Kursi Berganti, Pertanyaan Belum Selesai