Penyadap Presiden Prabowo Kena Perangkap Sandi Yudha?
Di bawah permukaan, arus tidak selalu bergerak searah. Begitu juga politik. Politik tidak hanya menyimpan kelicikan, tetapi juga memiliki kedalaman yang tidak terukur dari wajah orang-orang yang suatu waktu mungkin duduk semeja. Karena itu, peristiwa yang tampak biasa sering kali baru dapat dipahami setelah seluruh rangkaian selesai. Hal yang tampak sebagai keakraban bisa jadi adalah jeda sebelum langkah penentu diambil.
Rangkaian itu dimulai dari sebuah pertemuan yang tampak tenang, tetapi secara strategis menyimpan ketegangan yang disembunyikan. Pada Jumat, 24 April 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam secara empat mata itu membahas keamanan nasional, kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis, serta laporan mengenai program-program strategis Polri. Di hadapan publik, pertemuan tersebut direpresentasikan sebagai pertemuan kerja biasa, tanpa ketegangan yang dapat dibaca.
Setelah pertemuan itu, hubungan keduanya justru tampak semakin dekat, dan kedekatan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kepercayaan kelembagaan. Jabatan Kepala Staf Kepresidenan diberikan kepada Sigit melalui Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 yang ditetapkan pada 30 September 2026. Ia dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, bersamaan dengan pelantikan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Secara simbolik, pengangkatan itu menempatkan Sigit di pusat kekuasaan, bukan di pinggiran.
Pada Senin, 19 Oktober 2026, Listyo Sigit Prabowo bertemu Presiden Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia melaporkan perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, dan Presiden memberikan arahan khusus mengenai pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional serta penanganan berbagai isu strategis. Pertemuan ini penting karena menunjukkan Sigit sudah berada di dalam dapur utama perumusan dan pengawalan program Presiden, yaitu Kantor Staf Kepresidenan.
Namun, kepercayaan itu tidak berlangsung lama, dan justru di situlah ketajaman analisis diperlukan. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Bareskrim menetapkan satu tersangka tambahan, yaitu Slamet Uliandi, yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Keempatnya disangka melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Di antara dua penetapan itu, terjadi satu langkah yang menentukan dan tidak dapat dibaca sebagai kebetulan administratif. Pada Rabu, 4 November 2026, Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dengan demikian, masa jabatannya hanya berlangsung sekitar 34 hingga 35 hari, dari 1 Oktober hingga 4 November 2026. Urutan waktunya menjadi penting, karena pemberhentian terjadi setelah penetapan tersangka pertama, tetapi sebelum penetapan tersangka keempat, sehingga kontrol atas narasi tetap berada di tangan pemegang otoritas politik tertinggi.
Jika rangkaian itu dibaca secara berurutan, terlihat pola yang tidak acak dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika prosedural. Pertama, ada pertemuan empat mata yang menenangkan. Kedua, ada pemberian jabatan yang menaikkan posisi. Ketiga, ada pengungkapan bertahap yang menjatuhkan posisi tersebut. Dalam logika Sandi Yudha, tahapan semacam ini bukan sekadar prosedur, melainkan teknik pengendalian persepsi, yakni membiarkan pihak lain merasa aman, berbicara lebih terbuka, dan memperlihatkan pola perilakunya sebelum langkah penentu diambil.
Pertemuan yang tampak biasa memiliki fungsi yang lebih dalam daripada sekadar silaturahim. Dalam teori asimetri informasi, pihak yang merasa tidak dicurigai akan menurunkan kewaspadaannya dan memproduksi informasi secara sukarela. Ia bergerak lebih lepas dan membuka dirinya tanpa merasa sedang diamati. Dalam kondisi seperti itu, permukaan yang normal menjadi ruang pengamatan yang paling efektif, karena lawan tidak menyadari bahwa setiap reaksi, bantahan, dan perubahan keterangan sedang dicatat sebagai data.
Dalam Sandi Yudha, operasi berjalan tidak kasat mata. Strateginya tidak menyisakan jejak, geraknya pun tidak menimbulkan bunyi, lalu tiba-tiba musuh bertumbangan. Karakter tersebut membedakan permainan permukaan yang gaduh dan terlihat dengan permainan yang sesungguhnya yang sunyi dan menentukan hasil tanpa pertempuran terbuka. Lawan tidak tumbang karena diserang secara langsung, melainkan karena kehilangan pijakan secara bertahap, mulai dari kredibilitas, jaringan, hingga legitimasi posisinya.
Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Sun Tzu dalam “The Art of War”, “Seni tertinggi dalam peperangan adalah menundukkan lawan tanpa harus bertempur.” Kemenangan dalam konteks ini tidak diukur dari kerasnya serangan, melainkan dari runtuhnya posisi lawan. Ceritanya melemah, sekutunya ragu, dan langkahnya terbaca sebelum ia melangkah. Perang dimenangkan tanpa perlu memasuki medan pertempuran yang terbuka, karena medan yang sesungguhnya adalah persepsi dan waktu.
Dalam Sandi Yudha, kesabaran bukan sikap pasif, melainkan instrumen untuk mengumpulkan pola secara menyeluruh. Pihak yang tidak sabar cenderung bereaksi cepat, membantah, mengklarifikasi, dan menunjukkan emosinya. Reaksi tersebut justru membuka informasi mengenai posisi dan kepentingannya, sehingga ia kehilangan keunggulan strategisnya sendiri. Sebaliknya, pihak yang sabar membiarkan pihak lain menghabiskan seluruh argumentasinya sambil mencatat siapa berbicara dengan siapa dan siapa yang mengubah keterangan setelah keterangan pertama tidak lagi dapat dipertahankan.
Fakta bahwa para pelaku pernah duduk semeja tidak dapat dimaknai sebagai kesamaan kepentingan. Meja yang sama dapat menampung peta yang berbeda, bahkan peta yang saling bertentangan. Satu pihak dapat duduk untuk bersilaturahim, pihak lain untuk mengukur posisi, dan pihak lainnya untuk merekam, baik dengan alat maupun dengan ingatan. Oleh karena itu, kesamaan ruang tidak dapat disamakan dengan kesamaan tujuan. Hal ini perlu dibedakan dari pertemuan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang pada 8 November 2026, yang bukan pertemuan empat mata dengan Sigit.
Ciri utama dari perangkap yang berhasil adalah korban tidak merasa dijebak pada saat dijebak. Ia baru menyadari posisinya setelah permainan selesai dan tidak dapat diulang. Keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya kecerdasan, melainkan oleh keyakinan yang berlebihan bahwa apa yang terlihat merupakan seluruh kebenaran. Keyakinan tersebut menutup ruang untuk membaca tanda-tanda yang sebenarnya telah tersedia sejak awal, tetapi diabaikan karena dianggap tidak relevan.
Berdasarkan seluruh rangkaian tersebut, terdapat satu kesimpulan utama. Dalam politik, penilaian tidak dapat didasarkan pada keramaian di permukaan. Penilaian perlu didasarkan pada siapa yang paling tenang ketika semua pihak mulai gelisah. Pihak yang paling tenang umumnya merupakan pihak yang paling memahami kapan permainan dimulai dan kapan permainan harus diakhiri. Dalam kasus ini, perangkap itu tampaknya baru disadari setelah jabatan, nama, dan posisi sudah terlanjur runtuh. Tapi masih dalam bingkai tanda tanya besar seperti judul tulisan ini. (*)
Oleh: Syamsudin Kadir
Direktur LITERASIA – Literasi Indonesia