JANGAN BERHENTI PADA TIGA JENDERAL: BONGKAR SIAPA DALANG DI BALIK DUGAAN PENYADAPAN!
Dari Perspektif hukum tata negara dan hukum pidana, penetapan mantan Kapolri bersama dua jenderal lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang menyangkut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan perlindungan hak asasi manusia. Apabila terbukti, tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan perbuatan melawan hukum. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara berhak atas perlindungan diri serta privasinya. Tidak boleh ada pejabat negara yang menggunakan kekuasaan di luar batas hukum.
Secara yuridis, dugaan tersebut perlu diuji berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta UU ITE beserta perubahannya. Penegakan hukum juga harus menguji unsur perbuatan pidana (*actus reus*), kesengajaan (*mens rea*), dan kemungkinan penyertaan tindak pidana (*deelneming*). Artinya, penyidikan tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang diduga melaksanakan, tetapi harus menelusuri pihak yang memerintahkan, merancang, memfasilitasi, dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
Saya mendorong Presiden Republik Indonesia untuk mempertimbangkan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) guna membentuk Tim Independen Pencari Fakta. Tim ini bertugas mengungkap konstruksi peristiwa, modus operandi, motif, tujuan penyadapan, serta kemungkinan keberadaan aktor intelektual (*intellectual actor*). Langkah ini penting untuk memastikan pengungkapan perkara berlangsung transparan, independen, dan bebas dari konflik kepentingan, tanpa mengambil alih kewenangan penyidik.
Penyidikan harus dikembangkan melalui penelusuran bukti elektronik, rekam komunikasi, alur perintah, penggunaan anggaran, serta infrastruktur teknologi yang diduga digunakan. Setiap pihak harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai peran dan keterlibatannya. Namun, proses hukum tetap wajib menjunjung asas legalitas, *due process of law*, dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Status tersangka bukanlah putusan bersalah, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap perkara secara objektif dan menyeluruh.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut tiga jenderal, melainkan menyangkut integritas institusi penegak hukum dan masa depan demokrasi Indonesia. Saya menegaskan bahwa reformasi Polri tidak cukup melalui pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh akar penyalahgunaan kewenangan. Presiden harus memastikan pengungkapan perkara sampai pada pertanyaan mendasar: siapa yang memerintahkan, apa motif dan tujuannya, siapa yang diuntungkan, dan siapa aktor intelektual di baliknya. Sebab dalam negara hukum, jabatan bukan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban dan tidak seorang pun boleh berada di atas hukum.
Oleh : Hari Sanjaya Siregar