CIVIL SOCIETY

JAKARTA, DAC News —Partai politik dan masyarakat sipil (civil society) merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun demokrasi Indonesia yang sehat, inklusif, dan partisipatif. Pandangan tersebut disampaikan Roqiyul Maarif Syam, perwakilan Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), sayap kepemudaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam forum Indonesia Youth Democracy Forum (IYDF) 2026 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Forum yang mempertemukan perwakilan partai politik, organisasi masyarakat sipil, peneliti, akademisi, insan media, dan generasi muda tersebut membahas tantangan demokrasi Indonesia di tengah meningkatnya polarisasi politik, menurunnya tingkat kepercayaan publik, serta perubahan lanskap komunikasi politik akibat perkembangan media digital.

Dalam paparannya, Roqiyul menegaskan bahwa hubungan antara partai politik dan civil society bukanlah hubungan yang saling berhadapan, melainkan saling menguatkan.

“Bagi PKB, partai politik dan civil society merupakan dua elemen penopang demokrasi yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi akan kehilangan daya hidup apabila salah satunya dilemahkan. Partai politik membutuhkan aspirasi masyarakat sipil, sementara civil society membutuhkan saluran politik yang mampu memperjuangkan gagasan-gagasannya menjadi kebijakan publik,” ujarnya.

Menurut Roqiyul, pengalaman historis PKB menjadi contoh konkret bagaimana keterhubungan tersebut telah menjadi identitas partai sejak awal berdiri. PKB lahir dari rahim organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), sehingga hubungan antara partai dan masyarakat sipil telah menjadi fondasi ideologis maupun organisatoris partai.

“PKB adalah partai yang lahir dari NU untuk Indonesia. Karena itu, keterikatan PKB dengan civil society bukan sekadar strategi politik, tetapi merupakan karakter dasar partai sejak awal pendiriannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejarah kepemimpinan PKB menunjukkan kuatnya relasi tersebut. Sosok Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi teladan bagaimana seorang tokoh masyarakat sipil mampu membawa nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, pluralisme, dan kebangsaan ke dalam praktik politik nasional. Tradisi itu, menurutnya, terus dilanjutkan oleh Ketua Umum DPP PKB saat ini, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin), yang konsisten membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Roqiyul menegaskan bahwa politik tidak semestinya dipahami hanya sebagai aktivitas elektoral yang muncul setiap lima tahun sekali. Sebaliknya, politik harus dimaknai sebagai bagian dari aktivitas keseharian masyarakat (daily activities), di mana warga negara memiliki ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

“Dalam perspektif PKB, politik adalah ruang pengabdian yang hidup setiap hari. Demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus berlangsung melalui dialog, musyawarah, penyampaian aspirasi, hingga keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik,” katanya.

Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan konsep demokrasi deliberatif yang dikembangkan filsuf Jürgen Habermas. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh hadirnya komunikasi publik yang terbuka, rasional, dan setara antarpemangku kepentingan.

“Partisipasi masyarakat tidak cukup bersifat simbolik. Yang dibutuhkan adalah partisipasi yang benar-benar bermakna melalui komunikasi yang deliberatif, di mana setiap gagasan diuji melalui argumentasi yang rasional dan terbuka demi kepentingan bersama,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Roqiyul, PKB secara konsisten menjadikan forum-forum diskusi lintas sektor sebagai bagian dari budaya politik partai. Diskusi yang melibatkan akademisi, aktivis, tokoh agama, organisasi masyarakat, media, hingga komunitas kepemudaan dinilai penting untuk memperkaya perspektif sekaligus memastikan kebijakan yang diperjuangkan tetap berakar pada kebutuhan masyarakat.

“PKB merupakan rumah bersama bagi berbagai aktivis dengan latar belakang organisasi, profesi, dan cara pandang yang beragam. Perbedaan justru menjadi sumber kekuatan untuk menghasilkan gagasan yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Roqiyul juga menyoroti pentingnya regenerasi kepemimpinan politik. Menurutnya, ruang bagi generasi muda tidak boleh dibatasi oleh faktor usia semata.

“Di PKB tidak ada sekat antara tua dan muda. Selama seseorang memiliki gagasan yang brilian, keberanian untuk menyampaikan pendapat, integritas, serta will to contribute yang kuat bagi bangsa dan negara, maka kehadirannya akan selalu memiliki makna bagi partai,” tegasnya.

Selain paparan dari PKB, forum IYDF 2026 juga menghadirkan berbagai narasumber dari partai politik, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta pegiat media digital yang membahas tantangan demokrasi di era digital. Diskusi turut menyoroti pentingnya penguatan mekanisme checks and balances, meningkatnya kualitas literasi digital masyarakat, serta perlunya menjaga ruang publik yang sehat di tengah derasnya arus informasi di media sosial.

Para peserta forum sepakat bahwa penguatan demokrasi Indonesia tidak dapat dibebankan hanya kepada satu institusi. Sinergi antara partai politik, civil society, media massa, akademisi, dan generasi muda menjadi prasyarat penting bagi terbangunnya demokrasi yang lebih inklusif, deliberatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.