Fatwa Vape Haram: Ketegasan MUI dan Ujian Literasi
Jakarta – Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 bukan sekadar vonis hukum, melainkan penanda ketegasan moral di tengah gempuran industri vape. Ditetapkan pada 6 November 2026, fatwa ini menyatakan penggunaan vape haram, dan produksi serta perdagangannya pun haram. Ketegasan ini penting karena vape selama ini dibungkus dengan bahasa yang menenangkan dan citra yang modern. MUI memilih memutus persoalan dari hulunya, bukan hanya menyalahkan pemakainya.
Ketajaman fatwa ini terlihat dari cara ia membaca realitas di balik asap yang tampak ringan. Vape tidak hadir sebagai benda netral, melainkan sebagai produk yang dirancang dengan desain menarik, rasa manis, dan iklan yang cerdas. Narasi yang dibangun membuat bahayanya terasa samar dan kecanduannya terasa biasa. Tanpa literasi Islam yang kuat, narasi seperti ini mudah diterima, terutama oleh anak muda yang sedang mencari identitas.
Literasi Islam menuntut kita untuk tidak berhenti pada kemasan, melainkan bertanya tentang hakikat. Islam mengajarkan kita untuk menanyakan apa zatnya, apa dampaknya, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Pertanyaan ini sejalan dengan kaidah menutup jalan kerusakan atau sadd al-dzari’ah dalam usul fikih. Sesuatu yang membuka pintu kepada kerusakan besar, meskipun tampak kecil di awal, harus ditutup sejak dini.
Logika tersebut menjadi lebih jelas ketika kita melihat target pasar industri vape. Industri ini tidak menyasar orang tua yang sudah sakit, melainkan remaja yang masih sehat dan penasaran. Mereka adalah pasar jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi produsen. Sekali seorang remaja kecanduan, ia berpotensi menjadi konsumen selama bertahun tahun.
Dalam kerangka maqashid syariah, ancaman itu menyentuh lima penjaga utama kehidupan manusia. Vape mengancam jiwa melalui gangguan kesehatan, mengancam akal melalui kecanduan, dan mengancam harta melalui pemborosan. Ia juga mengancam keturunan melalui rusaknya generasi, serta mengancam agama melalui lunturnya rasa takut kepada yang haram. Jika kelima penjaga ini diserang sekaligus, kerusakannya tidak bisa dianggap remeh.
Ancaman itu kini diperkuat oleh lemahnya literasi digital di kalangan anak muda. Anak muda hari ini lebih banyak belajar gaya hidup dari media sosial daripada dari buku atau majelis ilmu. Di sana vape ditampilkan oleh influencer, diulas sebagai hobi, dan dipamerkan sebagai simbol kebebasan. Jika literasi Islam tidak masuk ke ruang digital, maka ruang itu akan dikuasai oleh promosi.
Persoalan ini tidak berhenti pada anak muda, tetapi juga menguji keteladanan orang dewasa di sekitar mereka. Literasi Islam tidak tumbuh dari ceramah saja, tetapi dari contoh yang hidup dan konsisten. Jika orang tua melarang vape tetapi masih merokok, pesan larangan itu akan kehilangan wibawa. Jika guru melarang vape tetapi membiarkan penjualannya di sekitar sekolah, anak akan belajar bahwa aturan hanya berlaku di atas kertas.
Dari keteladanan itu, fatwa ini juga memberi pelajaran ekonomi Islam yang tidak kalah penting. Dalam Islam, rezeki yang halal tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari bersihnya sumber dan prosesnya. Bisnis yang dibangun di atas kerusakan umat tidak akan membawa keberkahan, meskipun tampak sukses secara angka. Literasi Islam dalam ekonomi mengajarkan keberanian untuk meninggalkan yang haram.
Karena itu, fatwa MUI harus ditindaklanjuti dengan pendidikan yang sistematis dan menyentuh. Keluarga perlu membangun dialog, bukan sekadar larangan yang menakutkan. Sekolah perlu memasukkan bahaya vape ke dalam kurikulum kesehatan dan akhlak. Masjid dan pesantren perlu menjelaskan fatwa dengan cara yang mudah dipahami dan menyentuh hati.
Gagasan Kapolri yang paling tegas tentang vape pun sejalan dengan alur logika fatwa ini. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendorong pelarangan total vape karena perangkat itu dinilai menjadi pintu masuk narkotika cair yang sulit dibedakan dari cairan biasa. Dorongan itu bahkan disampaikan Polri kepada MUI sebagai rekomendasi kajian, berdasarkan data lapangan bersama BNN. Ketika ketegasan hukum negara bertemu dengan ketegasan hukum agama, literasi Islam menemukan wujud nyatanya dalam perlindungan generasi.
Pada akhirnya, fatwa vape haram adalah cermin bagi kualitas literasi Islam kita. Umat yang literat tidak mudah dibujuk oleh iklan, tidak mudah takluk oleh tren, dan tidak mudah menganggap biasa sesuatu yang diharamkan. Ia mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara kebebasan dan perbudakan oleh hawa nafsu, antara modernitas dan kerusakan. Jika literasi ini tumbuh di rumah, sekolah, dan masyarakat, maka fatwa tidak hanya akan dibaca, tetapi akan dijaga dan dijadikan rujukan. (*)
Oleh: Syamsudin Kadir
Wakil Ketua LPBKI MUI Pusat