admin

About admin

Posts by :

10 Juli 2026

Silaturahim FORMULA Wapres Ke-13 KH. Ma’Ruf Amin: Ulama Bogor Penuh Semangat Kebersamaan.

Kabupaten Bogor kembali menjadi saksi lahirnya penguatan gerakan keumatan melalui kegiatan Silaturahmi Ulama Forum Musyawarah Ulama (FORMULA) yang dirangkaikan dengan pembentukan kepengurusan FORMULA Kabupaten Bogor, peresmian Gedung Darul A’mal Center, serta peluncuran Koperasi Syariah Formula dan Santri, pada Ahad (17/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat serta dihadiri oleh Inisiator FORMULA Ma’ruf Amin, Ketua Umum FORMULA Arif Fahruddin, jajaran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, serta berbagai elemen umat Islam dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor.

Ketua panitia Gus Haji Ahmad Kusaeri, M.M., menyampaikan bahwa FORMULA hadir bukan hanya sebagai ruang silaturahmi ulama, tetapi juga sebagai wadah penguatan peran kiai, santri, dan cendekiawan muslim dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Dalam laporannya, Ahmad Kusaeri menegaskan bahwa tiga agenda besar yang diresmikan pada hari itu memiliki tujuan yang saling terhubung: memperkuat dakwah, membangun kemandirian ekonomi pesantren, dan menghadirkan pusat kegiatan umat yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Gedung Darul A’mal Center disebut tidak sekadar bangunan fisik, melainkan simbol hadirnya gerakan nyata untuk kemaslahatan umat.

Momentum penting dalam kegiatan tersebut terlihat saat Ketua Umum FORMULA, Dr. KH. Arif Fahruddin, memimpin konsolidasi sekaligus pembacaan ikrar FORMULA Kabupaten Bogor. Dalam ikrar tersebut:

Siap menjaga dan mengembangkan Islam Wasathiyah dan nilai-nilai Aswaja
Siap nenjaga dan mengawal proses Tafaqquh fid Diin di masyarakat.
Siap menjadi perekat ulama (Khadimul Ulama) , umara (syarikul hukuman) , dan umat (Khadimul ummat)

Dalam sambutan dan arahannya, Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa FORMULA dibentuk sebagai jawaban atas tantangan “Zamanul Iltibas” atau zaman penuh kesamaran, di mana masyarakat menghadapi derasnya arus informasi dan disrupsi sosial. Menurutnya, ulama dan santri harus hadir menjadi penyejuk sekaligus pencerah umat agar tetap menjaga akidah, akhlak, dan persatuan bangsa.

Beliau juga menekankan pentingnya membangun konektivitas lintas organisasi dan lintas generasi melalui semangat tauhidul harakah atau penyatuan gerakan. FORMULA disebut hadir bukan sebagai organisasi politik maupun organisasi massa, tetapi sebagai forum musyawarah yang fokus pada kemaslahatan umat dan penguatan moderasi beragama.

Puncak acara berlangsung saat Prof. Ma’ruf Amin meresmikan Gedung Darul A’mal Center melalui penandatanganan prasasti. Peresmian tersebut disambut antusias para tamu undangan yang berharap gedung tersebut dapat menjadi pusat dakwah, pendidikan, sosial, dan pengembangan ekonomi syariah bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Tidak hanya itu, peluncuran Koperasi Syariah Formula dan Santri juga menjadi perhatian tersendiri. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi pesantren dan memberdayakan pelaku usaha umat dengan sistem ekonomi berbasis syariah.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dalam suasana penuh kekhusyukan. Para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias dan optimisme besar terhadap masa depan FORMULA sebagai wadah persatuan ulama dan penguatan gerakan keumatan.

Melalui kegiatan ini, FORMULA Kabupaten Bogor diharapkan mampu menjadi jembatan sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam memperluas dakwah Islam yang moderat, memperkuat pendidikan umat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

9 Juli 2026

Doktrin baru TNI di tengah pergeseran strategi Indo-Pasifik

admin Opini 0

Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia akhirnya mengambil langkah penting dengan memperbarui doktrin militer menjadi Perisai Trisula Nusantara.

Langkah tersebut bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan upaya membangun paradigma baru pertahanan nasional yang lebih relevan terhadap dinamika perang abad ke-21.

Selama puluhan tahun, doktrin pertahanan Indonesia lebih banyak berorientasi pada ancaman konvensional berupa agresi militer langsung terhadap wilayah negara. Namun, perkembangan global menunjukkan bahwa konflik modern telah berubah secara fundamental.

Perang Rusia-Ukraina memperlihatkan dominasi drone, satelit, kecerdasan buatan, dan peperangan elektronik. Konflik di Timur Tengah menunjukkan pentingnya sistem pertahanan udara berlapis serta kemampuan serangan presisi.

Sementara ketegangan di Laut China Selatan menegaskan bahwa kompetisi kekuatan besar berlangsung secara simultan melalui diplomasi, ekonomi, teknologi, siber, hingga operasi informasi.

Sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan dua samudra dan dua benua, Indonesia juga menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan banyak negara lain. Ancaman terhadap kabel komunikasi bawah laut, satelit, pelabuhan strategis, kilang energi, pusat data nasional, hingga gangguan terhadap rantai pasok logistik dapat menimbulkan dampak strategis, tanpa harus diawali deklarasi perang.

Karena itu, doktrin baru TNI perlu memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pengelola keamanan siber, intelijen, penjaga pantai, industri pertahanan, serta pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang terpadu.

Dalam konteks tersebut, Perisai Trisula Nusantara merupakan jawaban strategis agar TNI tidak tertinggal dalam evolusi peperangan modern. Doktrin ini menempatkan integrasi tiga matra sebagai fondasi utama, sekaligus membuka ruang integrasi dengan domain siber, intelijen, antariksa, dan operasi informasi.

Secara konseptual, Indonesia sebenarnya sedang bergerak menuju pendekatan yang sejalan dengan berbagai doktrin modern di kawasan Indo-Pasifik.

Amerika Serikat mengembangkan Joint All-Domain Operations (JADO) yang menghubungkan seluruh kekuatan darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber dalam satu jaringan operasi terpadu.

Australia melalui Defence Strategic Review 2023 mengubah orientasi militernya dari continental defence menjadi strategy of denial, yaitu mencegah lawan memasuki wilayah strategis melalui kekuatan jarak jauh, rudal, dan kemampuan maritim.

Jepang mengadopsi konsep Multi-Domain Defense Force, yang menitikberatkan integrasi pertahanan rudal, ruang angkasa, siber, serta kemampuan serangan balasan terhadap ancaman regional.

Sementara Singapura mengembangkan konsep Integrated Knowledge-Based Command and Control, yang memanfaatkan superioritas informasi sebagai pusat seluruh operasi militer.

Jika dibandingkan dengan doktrin-doktrin tersebut, Perisai Trisula Nusantara memiliki keunggulan tersendiri karena berangkat dari karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak ada negara Indo-Pasifik yang memiliki tantangan pengamanan lebih dari 17.000 pulau, tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta jalur perdagangan internasional yang sangat strategis seperti Indonesia.

Meskipun demikian, doktrin baru tidak akan memiliki arti apabila tidak diikuti perubahan kemampuan nyata.

Pakar strategi militer Carl von Clausewitz pernah menegaskan bahwa doktrin hanyalah panduan berpikir, keberhasilannya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, organisasi, dan kemampuan tempur di lapangan.

Sementara itu, John Boyd melalui konsep OODA Loop menekankan bahwa pihak yang mampu mengamati, memutuskan, dan bertindak lebih cepat akan memenangkan konflik. Dalam konteks Indonesia, makna kedua pemikiran tersebut sangat relevan. Doktrin harus diterjemahkan menjadi keunggulan operasional, bukan berhenti sebagai dokumen normatif.

Demikian pula pemikiran David Kilcullen mengenai konflik hibrida menunjukkan bahwa ancaman masa depan semakin kabur antara perang dan damai. Disinformasi, serangan siber, sabotase infrastruktur, serta manipulasi opini publik dapat melemahkan negara, tanpa satu pun peluru ditembakkan.

Karena itu, Perisai Trisula Nusantara seharusnya tidak hanya menjadi doktrin operasi militer, tetapi juga menjadi kerangka integrasi nasional yang melibatkan kementerian, lembaga, industri pertahanan, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil.

Bagi Indonesia, masih terdapat beberapa pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Pertama, interoperabilitas antar-matra harus benar-benar diwujudkan melalui sistem komando digital yang terintegrasi.

Kedua, pembangunan kekuatan siber, peperangan elektronik, kecerdasan buatan, dan satelit pertahanan harus dipercepat agar doktrin memiliki fondasi teknologi yang memadai. Ketiga, industri pertahanan nasional harus mampu menghasilkan sensor, drone, rudal, sistem komunikasi, dan perangkat lunak yang mendukung operasi multidomain, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.

Keempat, pendidikan militer perlu memasukkan perang kognitif, operasi informasi, kecerdasan buatan, dan analisis data sebagai kompetensi inti perwira masa depan. Kelima, latihan gabungan TNI perlu semakin diarahkan pada skenario perang multidomain yang melibatkan operasi laut, udara, darat, siber, ruang angkasa, serta perlindungan infrastruktur strategis nasional.

Pakar strategi Lawrence Freedman menegaskan bahwa strategi bukan hanya tentang memenangkan perang, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang.

Pandangan ini relevan bagi Indonesia, karena efektivitas Perisai Trisula Nusantara akan sangat bergantung pada proses evaluasi, pembelajaran, dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Doktrin tidak boleh menjadi dokumen yang kaku, melainkan harus menjadi konsep hidup yang terus berkembang mengikuti dinamika teknologi, geopolitik, dan karakter ancaman.

Pada akhirnya, Perisai Trisula Nusantara merupakan sinyal bahwa Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan realitas geopolitik baru di Indo-Pasifik. Namun, doktrin hanyalah titik awal. Ukuran keberhasilannya bukan terletak pada nama ataupun naskahnya, melainkan pada kemampuan TNI membangun kekuatan yang benar-benar terpadu, adaptif, berteknologi tinggi, dan mampu memberikan efek tangkal yang kredibel.

Di tengah kompetisi kekuatan besar yang semakin intens di Indo-Pasifik, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar modernisasi alutsista. Indonesia membutuhkan transformasi cara berpikir strategis.

Apabila Perisai Trisula Nusantara mampu menjadi landasan perubahan tersebut, maka Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kedaulatan, sekaligus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang yang disegani di kawasan.

*) Dr Safriady, pemerhati isu strategis, doktor ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran, dan pengajar di Sesko TNI AL dan BAIS

9 Juli 2026

Penolakan Program Titian Kemenkes oleh Perguruan Tinggi

admin Opini 0

PENGUATAN layanan kesehatan mental merupakan kebutuhan mendesak. Masyarakat tidak boleh terus menghadapi persoalan psikologis tanpa akses layanan yang dekat, terjangkau, dan bermutu. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seharusnya menjadi pintu awal bagi warga untuk memperoleh bantuan psikologis, mulai edukasi, deteksi dini, konseling dasar, dukungan psikososial, hingga rujukan ketika masalah berkembang lebih kompleks.

Karena itu, gagasan memperluas layanan kesehatan mental sampai ke layanan primer patut didukung. Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab besar memastikan layanan kesehatan jiwa hadir lebih dekat dengan masyarakat. Namun, tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan semua cara. Di situlah penolakan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi terhadap program titian profesi psikolog klinis perlu dipahami secara proporsional.

Penolakan itu bukan penolakan terhadap layanan kesehatan mental masyarakat untuk memperoleh layanan psikologi di puskesmas. Yang ditolak ialah mekanisme pemenuhan tenaga kesehatan mental melalui program titian yang berpotensi menjadi jalan pintas, mengaburkan standar pendidikan profesi, serta menimbulkan ketidakpastian kewenangan dan alasan karena belum ada profesi spesialis psikologi klinis.

Bukan hanya satu atau dua kampus yang menolak. Penolakan dilakukan secara kolektif dan luas oleh perguruan tinggi negeri dan swasta penyelenggara pendidikan psikologi: lebih dari 174 perguruan tinggi menyampaikan sikap bersama, sementara 26 perguruan tinggi juga menyampaikan surat secara mandiri. Fakta itu menunjukkan keberatan terhadap program titian bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga kegelisahan akademik dan etik mengenai tata kelola profesi psikologi.

Surat tanggapan kolektif AP2TPI tertanggal 15 Juni 2026 menegaskan sikap itu. AP2TPI menyatakan memahami dan menghargai kebutuhan nasional untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa, termasuk di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain. Namun, pemenuhannya harus menjaga kesesuaian kompetensi, kewenangan profesi, jenjang pendidikan, penjaminan mutu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam surat yang sama, AP2TPI menyatakan perguruan tinggi anggota mereka tidak dapat berpartisipasi dalam program titian profesi psikolog klinis.

Sikap itu perlu dilihat sebagai peringatan yang wajar. Dalam layanan kesehatan mental, yang dilayani bukan sekadar angka kebutuhan tenaga atau formasi jabatan. Yang datang ke puskesmas ialah manusia dengan kecemasan, kesedihan, luka batin, tekanan keluarga, kesepian, dan kadang kehilangan harapan. Mereka membutuhkan bantuan yang dekat, tetapi juga aman. Karena itu, negara tidak boleh mencampuradukkan kebutuhan layanan dengan mekanisme pendidikan profesi.

PSIKOLOGI KLINIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, pendidikan profesi psikologi berada dalam sistem pendidikan tinggi. Program profesi menghasilkan psikolog. Kompetensi spesialis, termasuk psikolog klinis, diperoleh melalui pendidikan profesi spesialis yang diselenggarakan perguruan tinggi sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan sistem penjaminan mutu.

Dengan kerangka tersebut, kompetensi psikolog klinis tidak dapat diposisikan sebagai hasil pelatihan singkat, penambahan kompetensi, atau program titian di luar pendidikan profesi spesialis. Jika program titian ditempatkan seolah-olah dapat menghasilkan kewenangan yang setara dengan pendidikan spesialis, yang muncul ialah standar ganda. Perguruan tinggi diminta menjaga mutu pendidikan profesi, sementara pada saat yang sama dibuka jalur cepat yang berpotensi melompati standar tersebut.

Kekeliruan berikutnya ialah penggunaan istilah ‘psikologi klinis’ seolah-olah menjadi kata kunci tunggal bagi semua layanan psikologi di sektor kesehatan. Seakan-akan setiap layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan harus dijawab dengan psikolog klinis. Padahal, psikolog klinis ialah jabatan profesi dengan kewenangan tertentu, bukan label akademik yang dapat dilekatkan melalui pelatihan tambahan.

Layanan kesehatan mental di puskesmas juga tidak boleh dipersempit hanya pada paradigma sakit. Jika semua persoalan kesehatan mental dipahami semata sebagai diagnosis, tata laksana gangguan, registrasi klinis, dan perizinan praktik, layanan primer kehilangan wataknya. Puskesmas justru harus kuat dalam paradigma sehat: promosi kesehatan jiwa, pencegahan, deteksi dini, literasi kesehatan mental, penguatan keluarga, dukungan psikososial, konseling awal, dan rujukan.

Pada titik itu, psikolog umum layaknya dokter umum di puskesmas memiliki posisi yang sangat relevan. Psikolog umum bukan tenaga yang belum selesai, melainkan lulusan pendidikan profesi psikologi yang memiliki kompetensi memberikan layanan psikologi sesuai dengan standar dan kewenangannya. Di layanan primer, psikolog umum dapat membantu skrining masalah psikologis, edukasi masyarakat, konseling dasar, pendampingan keluarga, penguatan komunitas, serta kolaborasi dengan dokter, perawat, bidan, kader kesehatan, sekolah, dan pemerintah daerah.

Tentu tidak semua kasus dapat ditangani psikolog umum di puskesmas. Kasus dengan kompleksitas klinis tinggi tetap memerlukan psikolog spesialis klinis atau tenaga profesional lain sesuai dengan sistem rujukan. Justru di situlah sistem kesehatan yang baik bekerja: ada layanan primer, ada rujukan, ada spesialisasi, dan ada pembagian kewenangan yang jelas. Yang dibutuhkan bukan memaksa psikolog umum masuk jalur titian agar dianggap layak, melainkan menata perannya secara sah dalam layanan primer.

MASUKAN SERIUS

Kementerian Kesehatan yang memiliki mandat besar menjamin layanan kesehatan, menjangkau masyarakat, tidaklah berdiri sendiri. Pendidikan profesi, pembukaan program studi, kurikulum, standar akademik, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi berada dalam ranah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi. Karena itu, kebijakan pemenuhan tenaga psikologi dalam sistem kesehatan nasional tidak semestinya dirancang secara sektoral, apalagi hanya melalui satu kolegium.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi keharusan. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Konsil Kesehatan Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), kolegium terkait, serta perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi perlu duduk bersama. Persoalannya bukan siapa yang paling berkuasa, melainkan bagaimana kewenangan tiap lembaga disusun agar tidak saling menabrak.

Kebutuhan mendesak sering menggoda pembuat kebijakan untuk mencari rute pendek. Namun, dalam profesi yang menyangkut kesehatan mental, rute pendek bisa menjadi risiko panjang. Negara mungkin terlihat cepat menambah tenaga. Namun, bila standar kompetensi kabur, masyarakatlah yang menanggung akibatnya. Orang yang sedang mengalami masalah psikologis tidak boleh menjadi objek coba-coba kebijakan.

Karena itu, penolakan perguruan tinggi terhadap program titian Kemenkes seharusnya diterima sebagai masukan serius. Penolakan itu bukan sikap defensif kampus, melainkan upaya menjaga mutu layanan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat. Solusi yang lebih tepat ialah menempatkan psikolog umum di puskesmas sesuai dengan kompetensinya, memperjelas kewenangan layanan psikologi di fasilitas kesehatan tingkat pertama, memperkuat sistem rujukan, membuka pendidikan spesialis melalui perguruan tinggi, serta memastikan formasi dan pembiayaan psikolog dalam sistem kesehatan nasional.

Kesehatan mental masyarakat memang tidak bisa menunggu. Namun, justru karena penting dan mendesak, kebijakannya tidak boleh asal cepat. Menolak program titian bukan berarti menolak layanan kesehatan mental. Menolak program titian ialah menolak jalan pintas. Layanan kesehatan mental harus sampai ke rakyat, tetapi harus melalui tata kelola yang benar, standar pendidikan yang sah, dan perlindungan masyarakat yang kuat.

9 Juli 2026

Indonesia Menggugat: Perlawanan Dokter Tifa dalam Sidang Kasus Dugaan Ijazah Palsu Joko Widodo

admin Opini 0

KETIKA Soekarno membacakan “Indonesia Menggugat” pada 1930, yang ia lawan bukan sekadar dakwaan pemerintah kolonial, melainkan cara hukum dipakai untuk mempertahankan kekuasaan. Hampir satu abad kemudian, judul yang sama kembali hadir di ruang sidang Indonesia, kali ini melalui nota perlawanan dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa).

Bagi kalangan pergerakan nasional, kejadian ini menjadi referensi ideologis: ia menunjukkan bahwa ruang sidang bisa diubah dari tempat penghukuman menjadi mimbar politik untuk menggugat ketidakadilan, sebuah tradisi yang kemudian terlihat dalam berbagai pledoi tokoh perlawanan berikutnya.

Di Jakarta hari ini ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur memaksa kita mempertanyakan pendekatan hukum yang dipakai terhadap suara yang kritis. Kali ini, yang duduk di kursi terdakwa adalah dr. Tifa, dokter yang bersuara lantang soal keabsahan ijazah Mantan Presiden Republik Indonesia.

Nota perlawanan (eksepsi) dr. Tifa diberi judul “Indonesia Menggugat: Dugaan Ijazah Palsu Jokowi dalam Pusaran Krisis Multidimensi Bangsa.” Dugaan pencemaran nama baik melalui transmisi elektronik seperti surat dakwaan Penuntut Umum pada sidang pekan sebelumnya, perlu dilihat dari sisi inti persoalan.

Apakah negara memandang kritik terhadap syarat administratif jabatan publik dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo adalah bagian dari pengawasan warga, atau sebaliknya ia menjadi ancaman terhadap kehormatan pribadi penguasa.

Chilling Effect Kasus Dokter Tifa

Persidangan dan penuntutan terhadap dr. Tifa memberikan pesan kepada kalangan kampus, tenaga kesehatan, pekerja media, aktivis, bahkan warga biasa, jika menyentuh isu yang berkaitan dengan legitimasi elit politik bisa berujung pada kursi terdakwa. Inilah yang disebut dengan Chilling Effect (efek gentar). Masyarakat ketakutan untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya kepada pejabat publik, karena berisiko berhadapan dengan proses pidana.

Dosen dan aktivis mahasiswa memilih diam dalam mimbar akademis, pekerja media enggan membuat tulisan tajam dan warga biasa menahan diri untuk bicara politik. Di sini kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi menjadi pepesan kosong belaka.

Persoalan menjadi semakin penting ketika hukum pidana digunakan untuk merespons ekspresi dr. Tifa yang lahir dari perdebatan mengenai jabatan publik. Dalam konteks demikian, pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah seseorang merasa dirugikan oleh suatu pernyataan, melainkan apakah negara berwenang menggunakan instrumen pidana terkait ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di sinilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memiliki arti bagi publik.

Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dimaknai sebagai individu perseorangan, bukan lembaga negara, pemerintah, jabatan publik, maupun korporasi. Penafsiran tersebut bukan sekadar perubahan teknis terhadap norma pidana, melainkan penegasan mengenai batas konstitusional antara perlindungan kehormatan pribadi dan perlindungan terhadap kritik atas penyelenggaraan kekuasaan.

MK pada dasarnya mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, jabatan publik membawa konsekuensi keterbukaan yang lebih besar dibandingkan kehidupan privat seseorang.

Nota Perlawanan

Dalam nota perlawanan setebal 36 halaman, Advokat pembela dr. Tifa atau disebut TPDT berusaha menggeser pusat gravitasi perkara Ijazah mantan Presiden ke- 7 Republik Indonesia dari hilir ke hulu. Argumennya sederhana tetapi mendasar yakni sebelum seseorang dihukum karena dianggap memfitnah atau mencemarkan nama baik, pengadilan semestinya lebih dahulu memberi ruang bagi pengujian terhadap objek yang dipersoalkan.

Sumber kontroversi adalah benar atau tidaknya ijazah. Jika substansi pokok sengketa dijauhkan dari sidang, lalu yang diadili hanya ekspresi warga atas sengketa itu, hukum kehilangan keberaniannya untuk dihadapkan dengan kebenaran materiil.

Nota perlawanan juga menyoroti persoalan serius pada struktur dakwaan. Tempus delicti disebut terjadi pada Maret hingga Mei 2025, tetapi penuntut umum, menurut keberatan pihak terdakwa, menggunakan campuran rezim hukum yang berlaku berbeda waktunya, termasuk KUHP baru yang efektif berlaku pada 2 Januari 2026. Jika benar demikian, maka keberatan itu bukan soal teknis kecil, melainkan soal asas legalitas: seseorang tidak boleh diadili dengan norma pidana materiil yang belum berlaku saat perbuatan didalilkan terjadi.

Masalah lain yang patut dicermati dalam kasus ini dan menjadi bagian dari perlawanan adalah pencampuran pasal-pasal penghinaan dengan pasal manipulasi dokumen elektronik. Dakwaan yang berhubungan dengan Pasal 32 dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka yang dibutuhkan tidak sekadar opini atau tangkapan layar, tetapi juga rekam jejak teknis yang dapat diverifikasi. Data forensik seperti perubahan data, metadata, akses ilegal, atau rekayasa terhadap dokumen elektronik agar tampak otentik.

Dalam aspek ini perlawanan dokter Tifa membedakan secara tegas antara perlindungan atas kehormatan nama baik dan perlindungan atas integritas data elektronik. Bila objek yang disengketakan adalah sebuah dokumen digital yang diunggah pihak tertentu, maka pertanyaan tentang siapa pemilik data, siapa yang memiliki hak kontrol atas dokumen itu, dan siapa yang secara langsung dirugikan oleh perubahan digital menjadi sangat penting.

Tanpa kejernihan itu, perkara penghinaan rawan disamarkan sebagai perkara manipulasi data, dan perkara manipulasi data rawan dipakai untuk menghindari batas-batas delik aduan.

Indonesia Menggugat Jilid 2

Pada akhirnya, perkara dokter Tifa akan berakhir dengan ketukan palu majelis hakim di Pengadilan Jakarta Timur. Akan ada pihak yang menerima putusan hakim, ada pula yang mungkin kecewa. Namun, sejarah akan mencatat tidak saja isi amar putusan, tetapi juga mencatat bagaimana aparat penegak hukum menggunakan kekuasaan yang telah diberikan.

Di situlah makna “Indonesia Menggugat” menemukan relevansi baru pada abad ini. Jika pada 1930 Soekarno menggugat hukum kolonial karena dipandang melayani kepentingan penguasa, maka dalam negara demokrasi saat ini, yang diuji bukan lagi keberadaan hukum itu sendiri, melainkan kesediaan negara untuk tetap tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum ketika menghadapi kritik terhadap kekuasaan.

Perkara dokter Tifa tidak hanya berbicara tentang nasib seorang dokter atau polemik mengenai ijazah. Perkara ini menjadi cermin bagi kualitas demokrasi Indonesia. Ia menguji apakah negara benar-benar mampu membedakan antara fitnah dan kritik, antara penghinaan terhadap kehormatan pribadi dan pengawasan terhadap jabatan publik, antara perlindungan reputasi dan perlindungan terhadap kebebasan konstitusional warga negara untuk hidup dalam lindungan konstitusi.

9 Juli 2026

Timnas Voli Putra Indonesia Target Juara SEA V Cup 2026

admin Olahraga 0

PBVSI menargetkan Timnas Voli Indonesia juara SEA V Cup 2026. Federasi ingin mempertahankan gelar jadi ambisi Farhan Halim dan kawan-kawan di turnamen Asia Tenggara itu.

SEA V Cup 2026 akan berlangsung pada 15-19 Juli di Filipina untuk Seri 1 dan 22-26 Juli untuk Seri 2 di Jakarta. Ada enam tim peserta yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.

“Untuk tim putra senior kami minta mempertahankan gelar juara mereka,” kata Wakil Ketua PBVSI, Djoko Sardono di Bogor, Kamis (9/7).

“Meski turnamen yang sebelumnya bernama SEA V League ini bertambah pesertanya menjadi enam, saya yakin mereka bisa,” ia menambahkan.

Indonesia berada di Grup B dengan Filipina, Vietnam. Sedangkan Grup A berisi Thailand, Kamboja, dan Myanmar.

Melihat persaingan mengejar juara, pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran menatap optimistis. Ia yakin Farhan Halim dan kawan-kawan bisa memenuhi ekspektasi kembali menapak podium tertinggi.

“Kalau target tentu tetap juara. Tapi kami harus lebih maksimal dari segi persiapan karena harus menyusun skuad ke Asian Games,” ujar Reidel.

Pelatih asal Kuba itu ingin memanfaatkan momentum pemain karena sedang dalam motivasi tinggi usai juara AVC Men’s Championship 2026.

“Semangat masih tinggi mumpung setelah juara kemarin di AVC. Anak-anak lebih semangat. Itu yang paling penting,” ucapnya.

“Tinggal semangat ditambah kerja keras karena performa mereka sudah naik,” ia menambahkan.

9 Juli 2026

Viral Kontroversi Romero Rayakan Gol di Hadapan Mo Salah

admin Olahraga 0

Cristian Romero melakukan aksi kontroversial saat merayakan gol ketiga Argentina di hadapan Mohamed Salah dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Argentina berhasil mengalahkan Mesir dengan skor 3-2. Albiceleste bisa bangkit dari ketinggalan dua gol untuk menang di akhir laga.

Cristian Romero mencetak gol di menit ke-79 dan kemudian Lionel Messi menyamakan skor di menit ke-84. Momen puncak Argentina terjadi di masa injury time saat sundulan Enzo Fernandez jadi gol ketiga Argentina.

Pada momen inilah, Romero melakukan aksi tak terpuji. Romero berlari mendekati Salah dan merayakan gol Enzo.

Romero mengepalkan tangan dan melayangkan tinju ke udara pertanda kegembiraan. Ia lewat di hadapan Mohamed Salah.

Tak berapa lama berselang, Emiliano Martinez langsung mendekap Romero. Martinez tampak berusaha meredam Romero agar aksinya tidak terus berlanjut.

Dari aksi Romero, melihat posisi kedua pemain di lapangan, jelas dilakukan dengan sengaja. Pasalnya posisi awal Romero saat gol itu terjadi, masih jauh dari Mohamed Salah.

Romero kemudian sengaja berlari ke arah Mohamed Salah dan merayakan gol di hadapan mantan pemain Liverpool tersebut.

Mohamed Salah tidak banyak bereaksi atas hal tersebut. Ia tetap berjalan seperti biasa dan mengabaikan Romero.

9 Juli 2026

Prediksi Line Up Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026

admin Olahraga 0

Timnas Prancis akan meladeni Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026. Berikut prediksi line up Prancis vs Maroko.

Pertandingan Prancis vs Maroko akan berlangsung di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, Jumat (10/7) dini hari WIB.

Les Bleus, julukan Prancis, minim persoalan jelang laga ini. Praktis, hanya gelandang Aurelien Tchouameni yang kondisinya diragukan.

Di posisi penjaga gawang, Prancis akan tetap mengandalkan Mike Maignan. Kiper AC Milan itu akan dibentengi oleh empat pemain belakang yakni Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, dan Lucas Digne.

Kondisi Tchouameni yang diragukan membuat pilihan di lini tengah mengarah ke Manu Kone. Ia akan bekerja sama dengan Adrien Rabiot di lini krusial ini.

Desire Doue yang tampil bagus sebagai pengganti ketika mengalahkan Paraguay berpotensi main sebagai starter. Dua posisi lainnya akan ditempati oleh Ousmane Dembele dan Michael Olise.

Tumpuan di lini depan tetap jadi milik Mbappe. Bintang Real Madrid itu akan jadi ancaman terbesar buat pertahanan Maroko.

Sedangkan Maroko sudah dipastikan tidak diperkuat striker andalan, Ismael Saibari. Absennya Saibari membuat pos di lini depan akan jadi milik Soufiane Rahimi yang telah mengemas dua gol.

Rahimi akan didukung Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, dan Bilal El Khannouss. Diaz dan Ounahi bersinar saat Maroko menjungkalkan Kanada 3-0.

Pos di bawah mistar Singa Atlas akan tetap ditempati oleh Yassine Bounou. Kiper Al Hilal itu akan ditemani kuartet pemain belakang yakni Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop, dan Noussair Mazraoui.

Prediksi susunan pemain

Prancis (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe

Maroko (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Riad, Diop, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; El Khannouss, Ounahi, Diaz; Rahimi

9 Juli 2026

Rilis Bulan Depan, Intip Bocoran Harga Google Pixel 11 Series

admin Sains 0

Google memastikan acara Made by Google berikutnya akan digelar 12 Agustus di New York, Amerika Serikat (AS). Acara ini akan memperkenalkan generasi terbaru ponsel Google, Pixel 11 series.

Google belum mengonfirmasi harga resmi Pixel 11 series, namun sebuah kebocoran dari sisi ritel menunjukkan indikasi kenaikan harga sekaligus penggandaan kapasitas penyimpanan dasar menjadi 256GB di seluruh lini Pixel 11.

Dealabs, situs asal Prancis yang disebut memiliki rekam jejak cukup baik dalam membocorkan informasi harga ponsel lebih awal menyebut Pixel 11 varian dasar di Eropa akan dibanderol mulai 999 euro untuk kapasitas 256GB, naik dari harga Pixel 10 varian 128GB yang sebelumnya 899 euro.

Varian Pixel 11 Pro dengan kapasitas 128GB dilaporkan turut dihapus, sehingga harga Pixel 11 Pro kini dimulai dari 1.199 euro, dibandingkan Pixel 10 Pro varian 128GB yang sebelumnya 1.099 euro.

Dikutip dari Forbes, Pixel 11 Pro XL dan Pro Fold disebut turut mengalami kenaikan 100 euro di setiap tingkatan kapasitas penyimpanan dibanding generasi sebelumnya. Hingga saat ini, belum ada informasi soal harga untuk pasar AS.

Jika dibandingkan berdasarkan kapasitas penyimpanan yang setara, sebenarnya tidak ada kenaikan harga antara Pixel 10 dan Pixel 11 varian dasar maupun Pro.

Konsumen hanya kehilangan opsi kapasitas 128GB yang sebelumnya lebih terjangkau. Namun, untuk Pixel 11 Pro XL dan Pro Fold, kenaikan harga 100 euro berlaku langsung tanpa perubahan penyimpanan.

Langkah Google ini disebut serupa dengan strategi Samsung pada peluncuran Galaxy S26 awal tahun ini, yang turut menghapus opsi penyimpanan 128GB sehingga secara efektif menaikkan harga entry-level sekitar US$100 (sekitar Rp1,6 juta dengan kurs Februari 2026) dibanding Galaxy S25.

Galaxy S26 Plus turut mengalami kenaikan serupa, sementara Galaxy S26 Ultra bertahan di harga US$1.299.

Lebih lanjut, Pixel 11 dikabarkan akan membawa fitur baru bernama Pixel Glow, sebuah lampu notifikasi ambient.

9 Juli 2026

Penyebab Battery Health di IPhone Kerap Tidak Muncul

admin Sains 0

iPhone umumnya menampilkan informasi soal kondisi baterai lewat fitur Battery Health, namun sejumlah pengguna kerap mendapati fitur ini tidak menunjukkan data sama sekali. Penyebab paling umum dari masalah ini adalah kendala kalibrasi pada sistem baterai.

Masalah kalibrasi baterai bisa muncul karena beberapa faktor, salah satunya jika iPhone masih tergolong baru. Dalam kondisi ini, sistem membutuhkan waktu untuk membaca kondisi baterai dan siklus pengisian dayanya atau charge cycles secara akurat.

Masalah semacam ini umumnya akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.

Jika ingin mempercepat proses tersebut, pengguna dapat melakukan hard restart dengan menekan tombol volume atas sebentar lalu lepas, dilanjutkan tombol volume bawah sebentar lalu lepas, kemudian menekan dan menahan tombol samping hingga logo Apple muncul di layar.

Setelah proses ini selesai, baterai seharusnya kembali terkalibrasi.

Kendala kalibrasi juga bisa muncul setelah iPhone menjalani pembaruan sistem tertentu, termasuk saat perangkat lama diperbarui ke iOS 14.5. Versi iOS ini merupakan pertama kalinya fitur kalibrasi baterai diperkenalkan.

Dikutip dari BGR, untuk memeriksa status Battery Health, pengguna dapat membuka menu Pengaturan, lalu masuk ke Baterai, dan ketuk Battery Health.

Jika sistem tidak langsung menampilkan status baterai, kemungkinan besar perangkat masih memerlukan waktu untuk memindai komponen tersebut.

Pengguna bisa me-restart perangkat sebagai langkah tambahan jika status belum juga muncul.

Dikarenakan iPhone perlu mengkalibrasi baterainya setiap baru dinyalakan, proses serupa juga berlaku setiap kali baterai diganti dengan yang baru.

Setelah perbaikan baterai dilakukan, baik lewat servis resmi maupun pihak ketiga, pengguna dapat membuka menu Parts & Services di Pengaturan, lalu memilih Restart & Finish Repair, dan mengonfirmasi sekali lagi saat muncul tab baru.

Setelah perangkat melakukan restart dan mengikuti instruksi yang muncul di layar, iPhone akan kembali melakukan restart, dan baterai seharusnya sudah terkalibrasi setelah proses ini rampung.

Meski begitu, pengguna mungkin tetap perlu menunggu beberapa saat sebelum proses kalibrasi benar-benar selesai.

Jika proses kalibrasi ulang tetap tidak berhasil, kemungkinan penyebabnya adalah baterai yang terpasang bukan baterai orisinal bawaan pabrik (non-OEM/aftermarket).

Jika masalah ini terjadi, satu-satunya solusi adalah mengganti kembali baterai perangkat dengan baterai resmi Apple.

9 Juli 2026

HP Murah Bakal Makin Langka Imbas Gempuran Teknologi AI

admin Sains 0

Ketersediaan ponsel murah di pasar global diperkirakan makin terbatas akibat lonjakan biaya memori yang dipicu pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) secara besar-besaran.

Menurut laporan terbaru lembaga riset dan konsultasi teknologi Omdia, jumlah ponsel dengan harga di bawah US$400 (sekitar Rp7,24 juta) berpotensi berkurang hingga 22 persen di pasar sepanjang sisa tahun ini hingga 2027.

Analis Omdia, Zaker Li, menyebut biaya produksi memori untuk ponsel di kisaran harga tersebut nyaris berlipat ganda antara kuartal ketiga 2025 dan kuartal pertama 2026.

Sementara untuk ponsel di atas US$400, biaya memori meningkat lebih dari 100 persen, menurut laporan Quarterly Smartphone Technology Trends milik Omdia.

Li menyebut sejumlah produsen mencoba menyiasati kenaikan biaya memori dengan memangkas biaya komponen lain, seperti layar, sensor, dan modul frekuensi radio, yang menurutnya belum mengalami kelangkaan pasokan.

Namun, Li menegaskan ruang gerak produsen untuk terus mempertahankan harga ponsel semurah sebelumnya kian menyempit seiring lonjakan cepat biaya memori.

Alhasil, produsen ponsel asal China seperti Oppo, Vivo, Honor, Xiaomi, dan Transsion diperkirakan akan terpaksa menaikkan harga jual produknya.

Menurut Li, langkah ini berpotensi membuat konsumen yang sensitif terhadap harga berhenti membeli ponsel-ponsel tersebut.

Jika permintaan terus menurun akibat kenaikan harga, Li memperkirakan produsen bisa saja menghentikan produksi ponsel kelas bawah sepenuhnya.

Dikutip dari CNET, pembangunan infrastruktur AI yang berlangsung cepat disebut menyerap banyak modul RAM untuk menopang sistem AI, memicu kelangkaan RAM secara global yang berujung pada kenaikan harga ponsel. Hal ini bahkan berpotensi membuat produsen enggan memproduksi ponsel murah karena dinilai tidak lagi menguntungkan.

Wakil Presiden Worldwide Client Devices di IDC, Francisco Jeronimo menyebut sejumlah vendor tengah mempertimbangkan keluar sepenuhnya dari segmen ponsel murah.

“Sejumlah vendor mengatakan kepada kami bahwa mereka mempertimbangkan untuk keluar sepenuhnya dari segmen [ponsel murah] itu, karena jika kamu menjual ponsel seharga US$150 (sekitar Rp2,71 juta) dan setengah dari biayanya adalah memori, di mana keuntungannya? Tidak ada gunanya menjual produk semacam itu, bukan?” kata Jeronimo.

Dalam jangka pendek, Omdia memperkirakan pasar ponsel global akan menyusut 12 persen tahun ini dibanding 2025, seiring proyeksi penurunan angka pengapalan ponsel di bawah US$400 sebesar 22 persen.

Meski begitu, prospek jangka panjang dinilai lebih cerah.

Pada Maret, Jeronimo mengatakan bahwa krisis pasokan RAM diperkirakan mereda pada musim gugur 2027 atau awal 2028, seiring melambatnya pembangunan infrastruktur AI dan meningkatnya produksi RAM.

Sementara itu, Wakil Presiden sekaligus analis utama Forrester, Dipanjan Chatterjee, menyebut konsumen kemungkinan akan bertahan dengan ponsel yang sudah dimiliki dan menghindari membayar lebih mahal untuk upgrade perangkat.

Untuk mengatasi hal ini, Chatterjee menyebut produsen perlu menarik minat konsumen lewat produk non-ponsel lain atau menambah fitur baru pada ponsel guna menggaet minat konsumen untuk membeli.

1 2 3

Cari

admin

About admin

Posts by :