Opini

24 Juli 2026

Revolusi Kecerdasan Buatan di Indonesia: Dari Prediksi Banjir Presisi Hingga Transformasi Layanan Jantung

dacnews Opini, Sains AI, KECERDASAN BUATAN, MEDIS 0

BOGOR, DACNews — Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia kini memasuki babak baru yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas. Memasuki pertengahan tahun 2026, sejumlah inovator dan institusi di Tanah Air mencatatkan terobosan signifikan dalam penerapan AI, khususnya pada sektor kesehatan, mitigasi bencana lingkungan, dan efisiensi energi.

Di sektor kesehatan, tenaga medis beserta peneliti teknologi berhasil memelopori sistem analitik prediktif berbasis AI untuk penanganan pasien gagal jantung. Sistem cerdas ini bekerja dengan menganalisis rekam medis elektronik dan data fisiologis pasien secara real-time. Hasil analisis tersebut memungkinkan dokter untuk mendeteksi risiko perburukan kondisi lebih awal, sehingga intervensi medis dapat segera dilakukan. Inovasi ini terbukti efektif dalam menekan angka rawat inap ulang (readmission), yang pada gilirannya tidak hanya meningkatkan harapan dan kualitas hidup pasien, tetapi juga mengurangi beban operasional rumah sakit.

Sementara itu, di bidang mitigasi bencana lingkungan, Indonesia mulai menerapkan AI untuk memprediksi potensi banjir dengan tingkat presisi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang rawan hidrometeorologi, algoritma pembelajaran mesin (machine learning) kini dikerahkan untuk mengolah variabel kompleks seperti pola curah hujan mikro, tingkat kejenuhan tanah, dan dinamika topografi sungai. Teknologi ini membuahkan sistem peringatan dini yang jauh lebih akurat, memberikan waktu krusial bagi pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana untuk mengevakuasi warga dan meminimalisasi kerugian materi.

Tidak hanya berpusat pada kesehatan dan lingkungan, sektor energi nasional turut merasakan disrupsi positif. Pengembang teknologi energi saat ini tengah mematangkan sistem manajemen baterai yang digerakkan oleh AI. Sistem ini dirancang untuk memantau siklus pengisian daya, mengoptimalkan penyimpanan energi dari sumber terbarukan, dan mendistribusikannya secara efisien. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mempercepat transisi energi hijau di Indonesia.

Fenomena ini menegaskan posisi Indonesia yang terus bergerak maju, dari sekadar pasar konsumen teknologi menjadi produsen solusi berbasis kecerdasan buatan. Pemanfaatan AI yang berfokus pada penyelesaian masalah nyata ini diharapkan terus mendapat dukungan lintas sektor, dengan tetap berpegang teguh pada etika perlindungan data dan regulasi teknologi yang inklusif.

9 Juli 2026

Doktrin baru TNI di tengah pergeseran strategi Indo-Pasifik

admin Opini 0

Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia akhirnya mengambil langkah penting dengan memperbarui doktrin militer menjadi Perisai Trisula Nusantara.

Langkah tersebut bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan upaya membangun paradigma baru pertahanan nasional yang lebih relevan terhadap dinamika perang abad ke-21.

Selama puluhan tahun, doktrin pertahanan Indonesia lebih banyak berorientasi pada ancaman konvensional berupa agresi militer langsung terhadap wilayah negara. Namun, perkembangan global menunjukkan bahwa konflik modern telah berubah secara fundamental.

Perang Rusia-Ukraina memperlihatkan dominasi drone, satelit, kecerdasan buatan, dan peperangan elektronik. Konflik di Timur Tengah menunjukkan pentingnya sistem pertahanan udara berlapis serta kemampuan serangan presisi.

Sementara ketegangan di Laut China Selatan menegaskan bahwa kompetisi kekuatan besar berlangsung secara simultan melalui diplomasi, ekonomi, teknologi, siber, hingga operasi informasi.

Sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan dua samudra dan dua benua, Indonesia juga menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan banyak negara lain. Ancaman terhadap kabel komunikasi bawah laut, satelit, pelabuhan strategis, kilang energi, pusat data nasional, hingga gangguan terhadap rantai pasok logistik dapat menimbulkan dampak strategis, tanpa harus diawali deklarasi perang.

Karena itu, doktrin baru TNI perlu memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pengelola keamanan siber, intelijen, penjaga pantai, industri pertahanan, serta pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang terpadu.

Dalam konteks tersebut, Perisai Trisula Nusantara merupakan jawaban strategis agar TNI tidak tertinggal dalam evolusi peperangan modern. Doktrin ini menempatkan integrasi tiga matra sebagai fondasi utama, sekaligus membuka ruang integrasi dengan domain siber, intelijen, antariksa, dan operasi informasi.

Secara konseptual, Indonesia sebenarnya sedang bergerak menuju pendekatan yang sejalan dengan berbagai doktrin modern di kawasan Indo-Pasifik.

Amerika Serikat mengembangkan Joint All-Domain Operations (JADO) yang menghubungkan seluruh kekuatan darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber dalam satu jaringan operasi terpadu.

Australia melalui Defence Strategic Review 2023 mengubah orientasi militernya dari continental defence menjadi strategy of denial, yaitu mencegah lawan memasuki wilayah strategis melalui kekuatan jarak jauh, rudal, dan kemampuan maritim.

Jepang mengadopsi konsep Multi-Domain Defense Force, yang menitikberatkan integrasi pertahanan rudal, ruang angkasa, siber, serta kemampuan serangan balasan terhadap ancaman regional.

Sementara Singapura mengembangkan konsep Integrated Knowledge-Based Command and Control, yang memanfaatkan superioritas informasi sebagai pusat seluruh operasi militer.

Jika dibandingkan dengan doktrin-doktrin tersebut, Perisai Trisula Nusantara memiliki keunggulan tersendiri karena berangkat dari karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak ada negara Indo-Pasifik yang memiliki tantangan pengamanan lebih dari 17.000 pulau, tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta jalur perdagangan internasional yang sangat strategis seperti Indonesia.

Meskipun demikian, doktrin baru tidak akan memiliki arti apabila tidak diikuti perubahan kemampuan nyata.

Pakar strategi militer Carl von Clausewitz pernah menegaskan bahwa doktrin hanyalah panduan berpikir, keberhasilannya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, organisasi, dan kemampuan tempur di lapangan.

Sementara itu, John Boyd melalui konsep OODA Loop menekankan bahwa pihak yang mampu mengamati, memutuskan, dan bertindak lebih cepat akan memenangkan konflik. Dalam konteks Indonesia, makna kedua pemikiran tersebut sangat relevan. Doktrin harus diterjemahkan menjadi keunggulan operasional, bukan berhenti sebagai dokumen normatif.

Demikian pula pemikiran David Kilcullen mengenai konflik hibrida menunjukkan bahwa ancaman masa depan semakin kabur antara perang dan damai. Disinformasi, serangan siber, sabotase infrastruktur, serta manipulasi opini publik dapat melemahkan negara, tanpa satu pun peluru ditembakkan.

Karena itu, Perisai Trisula Nusantara seharusnya tidak hanya menjadi doktrin operasi militer, tetapi juga menjadi kerangka integrasi nasional yang melibatkan kementerian, lembaga, industri pertahanan, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil.

Bagi Indonesia, masih terdapat beberapa pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Pertama, interoperabilitas antar-matra harus benar-benar diwujudkan melalui sistem komando digital yang terintegrasi.

Kedua, pembangunan kekuatan siber, peperangan elektronik, kecerdasan buatan, dan satelit pertahanan harus dipercepat agar doktrin memiliki fondasi teknologi yang memadai. Ketiga, industri pertahanan nasional harus mampu menghasilkan sensor, drone, rudal, sistem komunikasi, dan perangkat lunak yang mendukung operasi multidomain, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.

Keempat, pendidikan militer perlu memasukkan perang kognitif, operasi informasi, kecerdasan buatan, dan analisis data sebagai kompetensi inti perwira masa depan. Kelima, latihan gabungan TNI perlu semakin diarahkan pada skenario perang multidomain yang melibatkan operasi laut, udara, darat, siber, ruang angkasa, serta perlindungan infrastruktur strategis nasional.

Pakar strategi Lawrence Freedman menegaskan bahwa strategi bukan hanya tentang memenangkan perang, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang.

Pandangan ini relevan bagi Indonesia, karena efektivitas Perisai Trisula Nusantara akan sangat bergantung pada proses evaluasi, pembelajaran, dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Doktrin tidak boleh menjadi dokumen yang kaku, melainkan harus menjadi konsep hidup yang terus berkembang mengikuti dinamika teknologi, geopolitik, dan karakter ancaman.

Pada akhirnya, Perisai Trisula Nusantara merupakan sinyal bahwa Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan realitas geopolitik baru di Indo-Pasifik. Namun, doktrin hanyalah titik awal. Ukuran keberhasilannya bukan terletak pada nama ataupun naskahnya, melainkan pada kemampuan TNI membangun kekuatan yang benar-benar terpadu, adaptif, berteknologi tinggi, dan mampu memberikan efek tangkal yang kredibel.

Di tengah kompetisi kekuatan besar yang semakin intens di Indo-Pasifik, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar modernisasi alutsista. Indonesia membutuhkan transformasi cara berpikir strategis.

Apabila Perisai Trisula Nusantara mampu menjadi landasan perubahan tersebut, maka Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kedaulatan, sekaligus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang yang disegani di kawasan.

*) Dr Safriady, pemerhati isu strategis, doktor ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran, dan pengajar di Sesko TNI AL dan BAIS

9 Juli 2026

Penolakan Program Titian Kemenkes oleh Perguruan Tinggi

admin Opini 0

PENGUATAN layanan kesehatan mental merupakan kebutuhan mendesak. Masyarakat tidak boleh terus menghadapi persoalan psikologis tanpa akses layanan yang dekat, terjangkau, dan bermutu. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seharusnya menjadi pintu awal bagi warga untuk memperoleh bantuan psikologis, mulai edukasi, deteksi dini, konseling dasar, dukungan psikososial, hingga rujukan ketika masalah berkembang lebih kompleks.

Karena itu, gagasan memperluas layanan kesehatan mental sampai ke layanan primer patut didukung. Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab besar memastikan layanan kesehatan jiwa hadir lebih dekat dengan masyarakat. Namun, tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan semua cara. Di situlah penolakan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi terhadap program titian profesi psikolog klinis perlu dipahami secara proporsional.

Penolakan itu bukan penolakan terhadap layanan kesehatan mental masyarakat untuk memperoleh layanan psikologi di puskesmas. Yang ditolak ialah mekanisme pemenuhan tenaga kesehatan mental melalui program titian yang berpotensi menjadi jalan pintas, mengaburkan standar pendidikan profesi, serta menimbulkan ketidakpastian kewenangan dan alasan karena belum ada profesi spesialis psikologi klinis.

Bukan hanya satu atau dua kampus yang menolak. Penolakan dilakukan secara kolektif dan luas oleh perguruan tinggi negeri dan swasta penyelenggara pendidikan psikologi: lebih dari 174 perguruan tinggi menyampaikan sikap bersama, sementara 26 perguruan tinggi juga menyampaikan surat secara mandiri. Fakta itu menunjukkan keberatan terhadap program titian bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga kegelisahan akademik dan etik mengenai tata kelola profesi psikologi.

Surat tanggapan kolektif AP2TPI tertanggal 15 Juni 2026 menegaskan sikap itu. AP2TPI menyatakan memahami dan menghargai kebutuhan nasional untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa, termasuk di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain. Namun, pemenuhannya harus menjaga kesesuaian kompetensi, kewenangan profesi, jenjang pendidikan, penjaminan mutu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam surat yang sama, AP2TPI menyatakan perguruan tinggi anggota mereka tidak dapat berpartisipasi dalam program titian profesi psikolog klinis.

Sikap itu perlu dilihat sebagai peringatan yang wajar. Dalam layanan kesehatan mental, yang dilayani bukan sekadar angka kebutuhan tenaga atau formasi jabatan. Yang datang ke puskesmas ialah manusia dengan kecemasan, kesedihan, luka batin, tekanan keluarga, kesepian, dan kadang kehilangan harapan. Mereka membutuhkan bantuan yang dekat, tetapi juga aman. Karena itu, negara tidak boleh mencampuradukkan kebutuhan layanan dengan mekanisme pendidikan profesi.

PSIKOLOGI KLINIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, pendidikan profesi psikologi berada dalam sistem pendidikan tinggi. Program profesi menghasilkan psikolog. Kompetensi spesialis, termasuk psikolog klinis, diperoleh melalui pendidikan profesi spesialis yang diselenggarakan perguruan tinggi sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan sistem penjaminan mutu.

Dengan kerangka tersebut, kompetensi psikolog klinis tidak dapat diposisikan sebagai hasil pelatihan singkat, penambahan kompetensi, atau program titian di luar pendidikan profesi spesialis. Jika program titian ditempatkan seolah-olah dapat menghasilkan kewenangan yang setara dengan pendidikan spesialis, yang muncul ialah standar ganda. Perguruan tinggi diminta menjaga mutu pendidikan profesi, sementara pada saat yang sama dibuka jalur cepat yang berpotensi melompati standar tersebut.

Kekeliruan berikutnya ialah penggunaan istilah ‘psikologi klinis’ seolah-olah menjadi kata kunci tunggal bagi semua layanan psikologi di sektor kesehatan. Seakan-akan setiap layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan harus dijawab dengan psikolog klinis. Padahal, psikolog klinis ialah jabatan profesi dengan kewenangan tertentu, bukan label akademik yang dapat dilekatkan melalui pelatihan tambahan.

Layanan kesehatan mental di puskesmas juga tidak boleh dipersempit hanya pada paradigma sakit. Jika semua persoalan kesehatan mental dipahami semata sebagai diagnosis, tata laksana gangguan, registrasi klinis, dan perizinan praktik, layanan primer kehilangan wataknya. Puskesmas justru harus kuat dalam paradigma sehat: promosi kesehatan jiwa, pencegahan, deteksi dini, literasi kesehatan mental, penguatan keluarga, dukungan psikososial, konseling awal, dan rujukan.

Pada titik itu, psikolog umum layaknya dokter umum di puskesmas memiliki posisi yang sangat relevan. Psikolog umum bukan tenaga yang belum selesai, melainkan lulusan pendidikan profesi psikologi yang memiliki kompetensi memberikan layanan psikologi sesuai dengan standar dan kewenangannya. Di layanan primer, psikolog umum dapat membantu skrining masalah psikologis, edukasi masyarakat, konseling dasar, pendampingan keluarga, penguatan komunitas, serta kolaborasi dengan dokter, perawat, bidan, kader kesehatan, sekolah, dan pemerintah daerah.

Tentu tidak semua kasus dapat ditangani psikolog umum di puskesmas. Kasus dengan kompleksitas klinis tinggi tetap memerlukan psikolog spesialis klinis atau tenaga profesional lain sesuai dengan sistem rujukan. Justru di situlah sistem kesehatan yang baik bekerja: ada layanan primer, ada rujukan, ada spesialisasi, dan ada pembagian kewenangan yang jelas. Yang dibutuhkan bukan memaksa psikolog umum masuk jalur titian agar dianggap layak, melainkan menata perannya secara sah dalam layanan primer.

MASUKAN SERIUS

Kementerian Kesehatan yang memiliki mandat besar menjamin layanan kesehatan, menjangkau masyarakat, tidaklah berdiri sendiri. Pendidikan profesi, pembukaan program studi, kurikulum, standar akademik, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi berada dalam ranah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi. Karena itu, kebijakan pemenuhan tenaga psikologi dalam sistem kesehatan nasional tidak semestinya dirancang secara sektoral, apalagi hanya melalui satu kolegium.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi keharusan. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Konsil Kesehatan Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), kolegium terkait, serta perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi perlu duduk bersama. Persoalannya bukan siapa yang paling berkuasa, melainkan bagaimana kewenangan tiap lembaga disusun agar tidak saling menabrak.

Kebutuhan mendesak sering menggoda pembuat kebijakan untuk mencari rute pendek. Namun, dalam profesi yang menyangkut kesehatan mental, rute pendek bisa menjadi risiko panjang. Negara mungkin terlihat cepat menambah tenaga. Namun, bila standar kompetensi kabur, masyarakatlah yang menanggung akibatnya. Orang yang sedang mengalami masalah psikologis tidak boleh menjadi objek coba-coba kebijakan.

Karena itu, penolakan perguruan tinggi terhadap program titian Kemenkes seharusnya diterima sebagai masukan serius. Penolakan itu bukan sikap defensif kampus, melainkan upaya menjaga mutu layanan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat. Solusi yang lebih tepat ialah menempatkan psikolog umum di puskesmas sesuai dengan kompetensinya, memperjelas kewenangan layanan psikologi di fasilitas kesehatan tingkat pertama, memperkuat sistem rujukan, membuka pendidikan spesialis melalui perguruan tinggi, serta memastikan formasi dan pembiayaan psikolog dalam sistem kesehatan nasional.

Kesehatan mental masyarakat memang tidak bisa menunggu. Namun, justru karena penting dan mendesak, kebijakannya tidak boleh asal cepat. Menolak program titian bukan berarti menolak layanan kesehatan mental. Menolak program titian ialah menolak jalan pintas. Layanan kesehatan mental harus sampai ke rakyat, tetapi harus melalui tata kelola yang benar, standar pendidikan yang sah, dan perlindungan masyarakat yang kuat.

9 Juli 2026

Indonesia Menggugat: Perlawanan Dokter Tifa dalam Sidang Kasus Dugaan Ijazah Palsu Joko Widodo

admin Opini 0

KETIKA Soekarno membacakan “Indonesia Menggugat” pada 1930, yang ia lawan bukan sekadar dakwaan pemerintah kolonial, melainkan cara hukum dipakai untuk mempertahankan kekuasaan. Hampir satu abad kemudian, judul yang sama kembali hadir di ruang sidang Indonesia, kali ini melalui nota perlawanan dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa).

Bagi kalangan pergerakan nasional, kejadian ini menjadi referensi ideologis: ia menunjukkan bahwa ruang sidang bisa diubah dari tempat penghukuman menjadi mimbar politik untuk menggugat ketidakadilan, sebuah tradisi yang kemudian terlihat dalam berbagai pledoi tokoh perlawanan berikutnya.

Di Jakarta hari ini ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur memaksa kita mempertanyakan pendekatan hukum yang dipakai terhadap suara yang kritis. Kali ini, yang duduk di kursi terdakwa adalah dr. Tifa, dokter yang bersuara lantang soal keabsahan ijazah Mantan Presiden Republik Indonesia.

Nota perlawanan (eksepsi) dr. Tifa diberi judul “Indonesia Menggugat: Dugaan Ijazah Palsu Jokowi dalam Pusaran Krisis Multidimensi Bangsa.” Dugaan pencemaran nama baik melalui transmisi elektronik seperti surat dakwaan Penuntut Umum pada sidang pekan sebelumnya, perlu dilihat dari sisi inti persoalan.

Apakah negara memandang kritik terhadap syarat administratif jabatan publik dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo adalah bagian dari pengawasan warga, atau sebaliknya ia menjadi ancaman terhadap kehormatan pribadi penguasa.

Chilling Effect Kasus Dokter Tifa

Persidangan dan penuntutan terhadap dr. Tifa memberikan pesan kepada kalangan kampus, tenaga kesehatan, pekerja media, aktivis, bahkan warga biasa, jika menyentuh isu yang berkaitan dengan legitimasi elit politik bisa berujung pada kursi terdakwa. Inilah yang disebut dengan Chilling Effect (efek gentar). Masyarakat ketakutan untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya kepada pejabat publik, karena berisiko berhadapan dengan proses pidana.

Dosen dan aktivis mahasiswa memilih diam dalam mimbar akademis, pekerja media enggan membuat tulisan tajam dan warga biasa menahan diri untuk bicara politik. Di sini kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi menjadi pepesan kosong belaka.

Persoalan menjadi semakin penting ketika hukum pidana digunakan untuk merespons ekspresi dr. Tifa yang lahir dari perdebatan mengenai jabatan publik. Dalam konteks demikian, pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah seseorang merasa dirugikan oleh suatu pernyataan, melainkan apakah negara berwenang menggunakan instrumen pidana terkait ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di sinilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memiliki arti bagi publik.

Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dimaknai sebagai individu perseorangan, bukan lembaga negara, pemerintah, jabatan publik, maupun korporasi. Penafsiran tersebut bukan sekadar perubahan teknis terhadap norma pidana, melainkan penegasan mengenai batas konstitusional antara perlindungan kehormatan pribadi dan perlindungan terhadap kritik atas penyelenggaraan kekuasaan.

MK pada dasarnya mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, jabatan publik membawa konsekuensi keterbukaan yang lebih besar dibandingkan kehidupan privat seseorang.

Nota Perlawanan

Dalam nota perlawanan setebal 36 halaman, Advokat pembela dr. Tifa atau disebut TPDT berusaha menggeser pusat gravitasi perkara Ijazah mantan Presiden ke- 7 Republik Indonesia dari hilir ke hulu. Argumennya sederhana tetapi mendasar yakni sebelum seseorang dihukum karena dianggap memfitnah atau mencemarkan nama baik, pengadilan semestinya lebih dahulu memberi ruang bagi pengujian terhadap objek yang dipersoalkan.

Sumber kontroversi adalah benar atau tidaknya ijazah. Jika substansi pokok sengketa dijauhkan dari sidang, lalu yang diadili hanya ekspresi warga atas sengketa itu, hukum kehilangan keberaniannya untuk dihadapkan dengan kebenaran materiil.

Nota perlawanan juga menyoroti persoalan serius pada struktur dakwaan. Tempus delicti disebut terjadi pada Maret hingga Mei 2025, tetapi penuntut umum, menurut keberatan pihak terdakwa, menggunakan campuran rezim hukum yang berlaku berbeda waktunya, termasuk KUHP baru yang efektif berlaku pada 2 Januari 2026. Jika benar demikian, maka keberatan itu bukan soal teknis kecil, melainkan soal asas legalitas: seseorang tidak boleh diadili dengan norma pidana materiil yang belum berlaku saat perbuatan didalilkan terjadi.

Masalah lain yang patut dicermati dalam kasus ini dan menjadi bagian dari perlawanan adalah pencampuran pasal-pasal penghinaan dengan pasal manipulasi dokumen elektronik. Dakwaan yang berhubungan dengan Pasal 32 dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka yang dibutuhkan tidak sekadar opini atau tangkapan layar, tetapi juga rekam jejak teknis yang dapat diverifikasi. Data forensik seperti perubahan data, metadata, akses ilegal, atau rekayasa terhadap dokumen elektronik agar tampak otentik.

Dalam aspek ini perlawanan dokter Tifa membedakan secara tegas antara perlindungan atas kehormatan nama baik dan perlindungan atas integritas data elektronik. Bila objek yang disengketakan adalah sebuah dokumen digital yang diunggah pihak tertentu, maka pertanyaan tentang siapa pemilik data, siapa yang memiliki hak kontrol atas dokumen itu, dan siapa yang secara langsung dirugikan oleh perubahan digital menjadi sangat penting.

Tanpa kejernihan itu, perkara penghinaan rawan disamarkan sebagai perkara manipulasi data, dan perkara manipulasi data rawan dipakai untuk menghindari batas-batas delik aduan.

Indonesia Menggugat Jilid 2

Pada akhirnya, perkara dokter Tifa akan berakhir dengan ketukan palu majelis hakim di Pengadilan Jakarta Timur. Akan ada pihak yang menerima putusan hakim, ada pula yang mungkin kecewa. Namun, sejarah akan mencatat tidak saja isi amar putusan, tetapi juga mencatat bagaimana aparat penegak hukum menggunakan kekuasaan yang telah diberikan.

Di situlah makna “Indonesia Menggugat” menemukan relevansi baru pada abad ini. Jika pada 1930 Soekarno menggugat hukum kolonial karena dipandang melayani kepentingan penguasa, maka dalam negara demokrasi saat ini, yang diuji bukan lagi keberadaan hukum itu sendiri, melainkan kesediaan negara untuk tetap tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum ketika menghadapi kritik terhadap kekuasaan.

Perkara dokter Tifa tidak hanya berbicara tentang nasib seorang dokter atau polemik mengenai ijazah. Perkara ini menjadi cermin bagi kualitas demokrasi Indonesia. Ia menguji apakah negara benar-benar mampu membedakan antara fitnah dan kritik, antara penghinaan terhadap kehormatan pribadi dan pengawasan terhadap jabatan publik, antara perlindungan reputasi dan perlindungan terhadap kebebasan konstitusional warga negara untuk hidup dalam lindungan konstitusi.

Cari

Opini

Revolusi Kecerdasan Buatan di Indonesia: Dari Prediksi Banjir Presisi Hingga Transformasi Layanan Jantung

Doktrin baru TNI di tengah pergeseran strategi Indo-Pasifik

Penolakan Program Titian Kemenkes oleh Perguruan Tinggi

Indonesia Menggugat: Perlawanan Dokter Tifa dalam Sidang Kasus Dugaan Ijazah Palsu Joko Widodo